SAMARINDA — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim Tjahjo Purnomo menyampaikan capaian itu di Samarinda. Menurut dia, pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri antara lain dipengaruhi tidak berulangnya restitusi pajak dalam jumlah besar pada periode sebelumnya.
Pendapatan negara di Kaltim terealisasi 46,29 persen dari target Rp38,78 triliun. Angka itu tumbuh 9,97 persen secara tahunan.
Bea Keluar CPO Angkat Penerimaan Kepabeanan 50,39 Persen
Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp3,13 triliun, tumbuh 50,39 persen secara tahunan. Kenaikan terutama didorong penerimaan bea keluar yang melonjak 92,4 persen seiring naiknya harga referensi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Di sisi lain, penerimaan bea masuk turun 15,51 persen akibat berkurangnya impor. Penurunan paling terasa pada komoditas kawat, kabel, dan konduktor listrik berisolasi.
"Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp2,14 triliun atau 106,99 persen dari target," kata Tjahjo.
Meski melampaui target, PNBP terkontraksi 5,23 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Penyebabnya penurunan pendapatan jasa layanan pendidikan dan pendapatan badan layanan umum (BLU) lainnya dari sewa peralatan dan mesin.
Belanja Negara Rp30,51 Triliun, Belanja Modal Rp6,59 Triliun
Realisasi belanja negara di Kaltim mencapai Rp30,51 triliun atau 73,76 persen dari pagu Rp41,37 triliun. Angka itu terkontraksi 31,31 persen secara tahunan.
Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp12,79 triliun. Dari jumlah itu, belanja modal sebesar Rp6,59 triliun antara lain dipakai untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional, termasuk mendukung pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Transfer ke daerah tersalur Rp17,72 triliun atau 78,67 persen dari pagu. Dana alokasi umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan Rp9,13 triliun.
KUR Rp3,39 Triliun Menjangkau 42.864 Debitur
Dukungan APBN terhadap perekonomian daerah juga lewat pembiayaan usaha. Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp3,39 triliun kepada 42.864 debitur, sedangkan pembiayaan ultra mikro sebesar Rp71,33 miliar menjangkau 11.334 debitur.
"Kinerja tersebut menunjukkan penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama pendapatan negara di Kaltim, sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan dan keberlanjutan layanan publik di daerah," ujar Tjahjo.
