BONTANG — Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyatakan dana LSDP berasal dari Kementerian Dalam Negeri yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan sumber pendanaan Bank Dunia. Menurut Neni, proses pengajuan memakan waktu panjang sebelum Kota Bontang dinyatakan lolos.
"Kami berjuang sejak 2024. Ada 30 daerah yang lolos, Bontang salah satunya," kata Neni, Senin (26/10/2026).
Mengapa Dana Bank Dunia Dibutuhkan Bontang
Neni menilai dukungan Rp100 miliar memperkuat pelaksanaan program lingkungan yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran daerah. Persoalan utama ada pada daya tampung TPA yang terus menyusut.
"Kita yang ada ini kan sekarang sudah usianya sudah tinggal 18 bulan," ungkapnya.
Pemkot Bontang juga membutuhkan biaya besar jika harus membangun TPA baru dari nol. Karena itu, program LSDP diarahkan untuk menyiapkan langkah pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, bukan hanya penambahan armada atau perbaikan fasilitas.
Mekanisme Reimbursement dan Syarat Bank Dunia
Bantuan LSDP tidak dicairkan di muka. Neni menjelaskan dana diberikan melalui mekanisme reimbursement, yaitu penggantian biaya setelah pemerintah daerah merealisasikan belanja sesuai ketentuan.
"Kita butuh biaya yang banyak kalau kita ingin bangun TPA baru," jelasnya.
Konsekuensinya, Pemkot Bontang harus lebih dulu menyiapkan anggaran dan menjalankan belanja sesuai prosedur sebelum mengajukan klaim penggantian ke Bank Dunia. Neni meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyesuaikan seluruh persyaratan.
"Saya minta Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk disesuaikan dengan persyaratan Bank Dunia," pungkasnya.
Yang Perlu Diawasi Warga Bontang
Dengan sisa masa operasional TPA sekitar 18 bulan, tenggat penyiapan TPA baru menjadi pekerjaan rumah utama Pemkot Bontang. Warga perlu mencermati apakah Bappeda dan DLH mampu memenuhi syarat administrasi Bank Dunia tanpa mengulur waktu.
Program LSDP sendiri menempatkan Bontang sebagai satu dari 30 daerah terpilih dari proses seleksi yang berjalan sejak 2024. Realisasi belanja daerah akan menentukan seberapa cepat dana Rp100 miliar bisa diklaim kembali.
