KALIMANTAN TIMUR — Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pergantian Direktur Utama PT PLN (Persero) dari Darmawan Prasodjo ke Suroso Isnandar harus jadi momentum pembenahan mendasar bisnis ketenagalistrikan. Penilaian itu muncul di tengah tekanan keandalan pasokan dan ketergantungan fiskal yang masih besar, dengan laba bersih PLN 2025 hanya sekitar Rp7 triliun dari pendapatan Rp582,7 triliun.
Lembaga kajian energi Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti pergantian orang nomor satu di PT PLN (Persero) sebagai titik krusial bagi arah kebijakan energi nasional. Darmawan Prasodjo digantikan Suroso Isnandar di kursi Direktur Utama. Bagi IESR, persoalan yang menanti bukan sekadar menaikkan kinerja perusahaan, melainkan mengubah PLN menjadi utilitas publik yang sehat secara finansial, efisien, andal, dan terjangkau.
Beban Keuangan di Balik Rp582,7 Triliun Pendapatan
Pendapatan PLN pada 2025 tercatat Rp582,7 triliun. Laba bersihnya hanya sekitar Rp7 triliun. Sementara subsidi dan kompensasi pemerintah mencapai sekitar Rp200 triliun, atau lebih dari sepertiga pendapatan perusahaan.
Angka itu menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan besarnya aset belum menjamin kesehatan bisnis. Struktur biaya pembangkitan yang tinggi, kewajiban kontrak pembelian listrik jangka panjang, keterbatasan fleksibilitas tarif, serta kebutuhan investasi jaringan dan pembangkit harus diselesaikan bersamaan.
Tekanan keandalan juga terlihat dari gangguan pasokan dan pemadaman listrik di sejumlah wilayah sepanjang 2026. Persoalan pembangkit dan ketahanan jaringan jadi sorotan tersendiri bagi kepemimpinan baru.
Mengapa Model Bisnis Harus Berubah
CEO IESR Fabby Tumiwa menyatakan PLN perlu berpindah dari perusahaan yang bertumpu pada penjualan listrik menjadi penyedia layanan sistem kelistrikan modern. Kinerja tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya listrik yang terjual, tetapi juga dari kemampuan menjaga keandalan jaringan, meningkatkan efisiensi, mengintegrasikan energi terbarukan, dan melayani konsumen.
Dalam model itu, jaringan transmisi dan distribusi menjadi bisnis inti PLN dengan standar pelayanan dan efisiensi terukur. Investasi pembangkit dapat lebih banyak melibatkan swasta, BUMD, koperasi, dan masyarakat melalui pengadaan yang kompetitif dan transparan.
“PLN yang kuat bukanlah PLN yang harus memiliki semua pembangkit dan mengerjakan seluruh bisnis kelistrikan. PLN yang kuat adalah PLN yang mampu menjamin listrik tetap menyala, harganya terjangkau, keuangannya sehat, dan sistemnya siap beralih ke energi bersih. Itulah pekerjaan besar yang menanti Direktur Utama PLN yang baru,” tegas Fabby di Jakarta, Jumat (16/10).
Tiga Agenda Prioritas untuk Direksi Baru
IESR merekomendasikan tiga langkah. Pertama, memulihkan keandalan dan memperbaiki efisiensi operasi lewat audit menyeluruh kondisi pembangkit dan jaringan, evaluasi kontrak pembelian listrik, serta penguatan manajemen risiko terhadap cuaca ekstrem. Ukuran keberhasilan bergeser dari kapasitas terpasang ke kualitas pasokan, efisiensi biaya pelayanan, dan kepuasan pelanggan.
Kedua, mereformasi model bisnis dan tata kelola keuangan. Pemerintah perlu memperkenalkan regulasi pendapatan dan tarif berbasis kinerja, memperjelas pemisahan biaya komersial dengan kewajiban pelayanan publik, serta memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi transparan dan tepat waktu.
Ketiga, menjadikan transisi energi sebagai pendorong transformasi. Program PLTS 100 GW harus disertai reformasi pengadaan listrik, modernisasi jaringan, investasi penyimpanan energi, pengurangan aset pembangkit batubara, dan ruang lebih luas bagi partisipasi swasta, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Bukan Privatisasi
IESR menegaskan transformasi PLN bukan berarti privatisasi atau melemahkan penguasaan negara atas sektor ketenagalistrikan. Reformasi justru dimaksudkan memperkuat kemampuan negara menjamin pelayanan listrik yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.
Urgensi perubahan makin terasa dengan berkembangnya pembangkit listrik tersebar, elektrifikasi transportasi dan industri, serta penyimpanan energi. Tanpa modernisasi jaringan dan model bisnis baru, PLN berisiko menanggung kenaikan biaya dan beban investasi yang semakin besar.
Bagi pelanggan, taruhan utamanya sederhana: listrik tetap menyala dengan harga terjangkau. Bagi investor dan pemerintah, arah reformasi tarif dan subsidi akan menentukan seberapa sehat neraca PLN dalam beberapa tahun ke depan.
