KALIMANTAN TIMUR — Flock Safety mempertahankan teknologi pengawasan kamera pelat nomor di tengah gelombang kritik privasi yang memicu pembatalan kontrak dan PHK. CEO Garrett Langley menyatakan manfaat penegakan hukum lebih besar daripada risiko penyalahgunaan, dalam panel di TechCrunch Disrupt 2026 di San Francisco. Perdebatan ini mencerminkan tarik-menarik global antara keamanan publik dan hak privasi yang juga menerpa pasar digital Indonesia.
Perusahaan teknologi pengawasan asal Amerika Serikat, Flock Safety, menghadapi tekanan publik yang meningkat atas kamera pembaca pelat nomor dan perangkat perekam lainnya. Kritik yang meluas membuat sejumlah kontrak dengan pemerintah kota dibatalkan, sejumlah mitra memutus kerja sama, dan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja.
Alih-alih menawarkan solusi konkret atas kekhawatiran privasi, Langley merespons pertanyaan kritis dengan anekdot dari percakapan bersama kepala kepolisian dan pemimpin kota di berbagai wilayah Amerika Serikat. Ia menyebut sejumlah kasus kriminal yang diklaim berhasil diungkap berkat teknologi Flock.
Posisi Flock: Kemajuan Tak Boleh Dijeda
Langley menempatkan Flock sebagai bagian dari kemajuan teknologi yang tak terhindarkan. Menurutnya, masyarakat yang ingin hidup lebih aman harus bersedia menukar sebagian privasinya.
"Jika kita ingin hidup di masyarakat di mana, jika Anda melakukan kejahatan, Anda memiliki probabilitas lebih tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban, kita tidak boleh menghentikan kemajuan," kata Langley di atas panggung.
Ia menyamakan situasi Flock dengan kendaraan otonom. Menurut Langley, mobil tanpa pengemudi secara definitif lebih aman daripada pengemudi manusia, sehingga satu kecelakaan tidak menjadi alasan menghentikan teknologi tersebut.
Kritik: Analogi Kendaraan Otonom Tidak Apples-to-Apples
Perbandingan itu menuai catatan. Produsen kendaraan otonom tidak mengabaikan kecelakaan — mereka menghentikan armada sementara dan menerapkan perbaikan sebelum beroperasi kembali. Flock dinilai belum menunjukkan mekanisme serupa ketika perangkatnya disalahgunakan.
Dari jawaban Langley, terlihat jelas bahwa pertanyaan etika seputar penggunaan Flock lebih ingin ia serahkan kepada pihak lain. "Kami tidak ingin memberi tahu pemimpin kota bagaimana menjalankan tugas mereka," ujarnya. "Kami akan memberikan rekomendasi dan pengaturan bawaan, tetapi kami akan meminimalkan jumlah fitur, fungsi, dan kebijakan yang diwajibkan."
Klaim Misinformasi dan Pembatalan Kontrak
Langley menyebut sebagian pembatalan kontrak dipicu misinformasi tentang kemampuan produk. Ia mencontohkan pelanggan yang mengakhiri kerja sama karena meyakini kamera Flock memiliki fitur pengenalan wajah.
Faktanya, kamera Flock tidak dilengkapi pengenalan wajah, tetapi memiliki kemampuan mendeteksi dan melacak orang. Kemampuan itulah yang menjadi inti kekhawatiran publik selama ini.
Langley juga mengutip pernyataan seorang pemimpin komunitas yang tidak disebutkan namanya. Menurutnya, masyarakat terlalu sering menilai teknologi bukan berdasarkan perbandingan dengan masa lalu, melainkan dengan kesempurnaan.
"Flock jauh dari sempurna; saya jauh dari sempurna — saya telah membuat banyak kesalahan," katanya.
Flock Dianggap Isi Kekosongan Personel Kepolisian
Langley memosisikan Flock sebagai solusi atas penurunan jumlah personel kepolisian di Amerika Serikat, terutama setelah pandemi. Ia menyebut San Francisco memiliki ratusan posisi terbuka yang kemungkinan besar tidak akan pernah terisi.
Namun, ketika didesak soal penyalahgunaan dan sifat invasif teknologinya, Langley tidak memberikan jawaban substantif. Ia hanya menyatakan ada cara untuk menekan penyalahgunaan tanpa mengganggu sistem hukum atau efisiensi departemen kepolisian, tanpa merinci mekanismenya.
Baginya, risiko tersebut adalah harga yang harus dibayar. "Salah satu konsekuensi tidak menyenangkan dari membangun perusahaan yang berdampak adalah ini harga yang harus dibayar, dan saya pikir itu layak karena ada jutaan orang yang hidupnya lebih baik hari ini karena Flock," ujarnya.
Relevansi bagi Pasar Indonesia
Perdebatan soal Flock menggambarkan ketegangan yang juga muncul di Indonesia seiring meningkatnya adopsi teknologi pengawasan berbasis AI oleh instansi pemerintah dan swasta. Regulasi Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku penuh menuntut dasar hukum jelas, persetujuan subjek data, dan mekanisme pengawasan independen.
Bagi pelaku bisnis digital dan investor, kasus Flock menjadi pengingat bahwa model bisnis teknologi pengawasan menghadapi risiko reputasi dan regulasi yang nyata. Kontrak bisa dibatalkan, valuasi bisa tertekan, dan kepercayaan publik bisa hilang lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya kembali.
