SAMARINDA — Persoalan kelangkaan BBM di Kalimantan Timur dinilai sudah melampaui sekadar urusan keterbatasan kuota dari pemerintah pusat. Pengamat Ekonomi Kaltim Purwadi Purwoharsodjo menilai akar masalahnya justru berada pada praktik distribusi di lapangan yang tidak sehat.
Menurutnya, penambahan kuota belaka tidak akan pernah menyelesaikan antrean panjang kendaraan di SPBU jika alokasi yang ada justru tidak sampai ke konsumen yang berhak.
Akar Masalah: SPBU dan Pertamina Disebut Bermain
Purwadi menyoroti praktik di tingkat pengecer yang membuat solar subsidi tetap mudah didapat, sementara antrean panjang terjadi di SPBU. Ia menduga ada permainan dalam penyaluran yang melibatkan oknum SPBU dan pihak Pertamina.
“Jadi SPBU-nya yang harus diaudit. Makanya sebenarnya masalahnya bukan di situ. Itu kan akal-akalan SPBU dan Pertamina sebenarnya,” tegasnya kepada EksposKaltim, Rabu (3/9) lalu.
Ia meminta pemerintah tidak ragu menjatuhkan sanksi tegas hingga penutupan jika ditemukan pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Ketergantungan Impor dan Tekanan ke Harga Dexlite
Lemahnya pengawasan ini berisiko memperparah dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi di tengah tingginya ketergantungan impor. Purwadi menyebut sebanyak 60 persen kebutuhan solar nasional masih dipasok dari luar negeri.
Akibatnya, harga Dexlite dan solar industri rentan terdorong oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan fluktuasi pasar global. Kondisi ini, lanjut Purwadi, pada akhirnya akan membebani biaya logistik yang berujung pada inflasi di daerah.
“Kalau mobil, apalagi truk-truk sembako kalau dia pakai solar subsidi, oke ya mungkin masih bisa terjangkau. Tapi kalau dia pakai Dexlite juga, bisa menjadi tekanan inflasi juga menurut saya,” ujarnya.
Mengapa Kenaikan Dexlite Bisa Memicu Perburuan Subsidi
Lonjakan harga BBM nonsubsidi juga membuka celah terjadinya penyalahgunaan di lapangan. Purwadi tidak memastikan bahwa kendaraan diesel pengguna Dexlite dapat memperoleh subsidi melalui jalur legal, namun potensi itu tetap ada.
“Kalau ilegal, ngetap lagi, karena ada isunya juga itu. Jadi dialihkan ke solar industri,” katanya menjelaskan salah satu modus yang kerap terjadi.
Kritik untuk DPRD Kaltim: Audit Lebih Penting dari Tambahan Kuota
Sebelumnya, DPRD Kaltim berencana mendatangi BPH Migas untuk meminta tambahan kuota Pertalite menyusul pembatasan di Balikpapan. Langkah tersebut mendapat kritik tajam.
Purwadi menilai permintaan tersebut tidak akan efektif bila pola pengawasan tidak diubah. Ia menyarankan pemerintah pusat datang langsung melihat persoalan geografis di daerah, seperti kebutuhan solar untuk angkutan sungai di wilayah Mahulu.
“Suruh saja tongkrongin SPBU. Nyamar, nggak usah pakai bet. Audit tuh semua SPBU yang ada di Kaltim,” pungkasnya.
