BALIKPAPAN — Mulai 1 September 2026, warga Balikpapan tidak bisa lagi membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar secara bebas tanpa batasan waktu. Aturan baru yang disiapkan Pemkot Balikpapan ini menetapkan jam operasional khusus untuk penyaluran BBM bersubsidi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menjual Pertalite dan solar.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan menekan konsumsi yang tidak sesuai peruntukan. Pelanggar yang terbukti melanggar ketentuan jam operasional ini terancam diproses secara hukum sesuai peraturan yang berlaku.
Jam Operasional Baru dan Sanksi Hukum
Ketentuan baru ini mengubah pola pembelian BBM bersubsidi yang selama ini berjalan tanpa batasan waktu. Dengan adanya pembatasan jam operasional, diharapkan antrean panjang yang kerap terjadi di SPBU bisa terurai dan pendistribusian lebih terkontrol.
Pihak berwenang akan melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan kepatuhan para pengguna dan juga operator SPBU. Sanksi hukum menjadi instrumen terakhir yang disiapkan bagi mereka yang mencoba melanggar aturan yang sudah disosialisasikan ini.
Mengapa Pembatasan Ini Diberlakukan?
Kebijakan ini lahir dari kebutuhan untuk mengendalikan volume penyaluran BBM bersubsidi yang kerap melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah pusat. Pembatasan jam operasional dinilai sebagai langkah efektif untuk memitigasi penyalahgunaan dan memastikan pasokan untuk masyarakat yang berhak.
Pemkot Balikpapan berharap dengan adanya aturan ini, konsumsi BBM bersubsidi bisa lebih efisien dan tepat guna. Masyarakat diimbau untuk menyesuaikan waktu pembelian mereka dengan jam operasional yang telah ditetapkan dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Yang Perlu Diketahui Warga Balikpapan
Warga yang hendak membeli Pertalite atau solar bersubsidi wajib memperhatikan jadwal baru yang akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah kota. Informasi mengenai detail jam operasional akan disosialisasikan melalui berbagai kanal resmi dan papan pengumuman di setiap SPBU.
Kebijakan ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan energi di tingkat lokal. Dengan kepatuhan seluruh pihak, diharapkan penyaluran BBM bersubsidi di Balikpapan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran hingga akhir tahun.
