SAMARINDA — Viktor menyebut status Jakarta sebagai ibu kota hanya bersifat sementara hingga penerbitan Keputusan Presiden (Keppres). Menurutnya, proses pemindahan ibu kota negara ke Kaltim tetap akan terjadi setelah pembangunan IKN rampung.
“Terkait putusan MK itu kan sebenarnya bukan membatalkan tapi menunggu keputusan Presiden lebih lanjut, yang nantinya tentu saat pembangunan IKN selesai, ibu kota negara akan berpindah ke Kaltim,” kata Viktor di Gedung Olah Bebaya Samarinda, Sabtu (16/5/2026).
Samarinda Punya Peran Vital dalam Rantai Pasok IKN
Politisi tersebut menekankan bahwa Samarinda tidak bisa hanya menjadi penonton dalam proyek strategis nasional ini. Sebagai kota terbesar di Kaltim, Samarinda harus mengambil peran konkret sebagai pusat logistik, hunian pekerja, dan penyedia jasa bagi IKN.
“Samarinda sebagai kota penyangga tentu juga mempunyai peran penting untuk pengembangan IKN ke depan,” tegas Viktor yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Adat Dayak Kaltim.
Harapan bagi Masyarakat Dayak di Tengah Proyek IKN
Dalam kesempatan yang sama, Viktor memberikan selamat kepada jajaran pengurus Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) yang baru saja dilantik, termasuk Ketua Umum PDKT Yulianus Henock Sumual. Ia berharap kepengurusan baru mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Dayak.
“Kepengurusan ini banyak mengakomodir pemuda Dayak di Kaltim. Kita harapkan juga sumber daya manusia masyarakat Dayak dapat meningkat, dan mereka juga dapat terus ikut serta dalam kasus-kasus agraria yang saat ini masih menjadi persoalan di Kaltim,” ujar Viktor.
Pembangunan IKN Dinilai Sudah Beri Dampak ke Masyarakat
Viktor mengakui bahwa keberadaan IKN saat ini telah memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar, meskipun secara administratif belum resmi berstatus ibu kota negara. Ia optimistis bahwa proses pemindahan akan berjalan sesuai rencana pemerintah pusat.
“Tentunya saya berharap ibu kota negara ke depannya tetap akan ada di Kaltim,” pungkasnya.
