SAMARINDA — Kenaikan peringkat IDI Kaltim dari urutan 14 ke urutan 9 nasional disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Samarinda, Rabu. Ahmad Firdaus menilai hasil pengukuran itu memberi peta jalan tentang aspek mana yang sudah berjalan dan mana yang masih tertinggal.
Skor 82,66 pada 2025 lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pemerintah provinsi memandang angka itu bukan garis akhir, melainkan dasar untuk menyusun kebijakan perbaikan kualitas demokrasi di daerah.
Mengapa Kenaikan Peringkat Tidak Cukup Jadi Ukuran
Firdaus meminta seluruh perangkat daerah membaca hasil pengukuran secara jujur. Menurut dia, indikator yang sudah baik perlu dipertahankan, sementara indikator yang rendah atau turun harus jadi prioritas kajian.
"Kita tentu tidak boleh hanya berbangga dengan capaian yang ada. Sebaliknya, kita harus mampu membaca hasil pengukuran secara objektif, mengidentifikasi hal-hal yang telah berhasil dicapai untuk dipertahankan, serta memberikan perhatian terhadap aspek dan indikator yang masih rendah atau mengalami penurunan," kata Ahmad Firdaus.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan peserta sosialisasi yang mencakup pemangku kepentingan daerah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk menyusun langkah dan arah kebijakan ke depan, terutama pada indikator yang butuh perhatian lebih mendalam.
Literasi Digital Jadi Sorotan di Tengah Banjir Informasi
Perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri bagi kualitas demokrasi di Kaltim. Kemudahan mengakses informasi dinilai harus diimbangi kemampuan masyarakat memilah sumber yang kredibel.
Firdaus menyoroti risiko hoaks dan provokasi yang bisa memecah persatuan jika literasi digital warga rendah. Peningkatan literasi, katanya, menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terpengaruh berita bohong.
Ia menegaskan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan perlu terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi, meskipun skor IDI 2025 sudah mencatatkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Akses Informasi dan Tindak Lanjut Keluhan Warga
Pemerintah provinsi menempatkan akses informasi, penyerapan aspirasi, dan respons atas keluhan warga sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi. Firdaus menyebut tiga hal itu harus dipastikan berjalan di lapangan.
"Kita perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses informasi yang memadai, aspirasi mereka didengar oleh pemerintah dan aparat yang berwenang, serta setiap keluhan mendapat perhatian dan tindak lanjut yang sesuai," ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, pemangku kepentingan diharapkan merumuskan langkah bersama untuk memperbaiki indikator yang masih memerlukan perhatian. Peningkatan skor IDI dijadikan pijakan memperkuat komitmen mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas, inklusif, dan partisipatif di Kaltim.
