BONTANG — Kepastian anggaran itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, dalam Rapat Kerja KONI Bontang pada Sabtu (29/8/2026). Ia mengklaim Bontang menjadi satu-satunya daerah di Kaltim yang sudah mengunci alokasi dana untuk atlet di tengah situasi fiskal yang ketat.
"Kemarin sempat turunnya sampai Rp 2,2 miliar. Tapi alhamdulillah sudah disepakati pada APBD Perubahan 2026 alokasinya jadi Rp 4,4 miliar," ujar Andi Faizal di hadapan pengurus KONI dan perwakilan cabang olahraga (cabor).
Fokus Anggaran untuk Akomodasi Atlet di Paser
Plt Ketua KONI Bontang, Fahri, menegaskan bahwa nilai Rp 4,4 miliar tersebut diprioritaskan untuk pembiayaan akomodasi seluruh kontingen selama bertanding di Paser pada November 2026 mendatang. Menurutnya, angka ini telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengurangi hak dasar para atlet.
"Nilai Rp 4,4 miliar memang sudah disesuaikan dengan kondisi keuangan. Fokus kami melakukan pembinaan agar atlet yang bertanding bisa meraih juara," tutur Fahri.
913 Personel Diberangkatkan, 730 di Antaranya Atlet
KONI Bontang tetap berpegang pada rencana memberangkatkan total 913 orang ke ajang Porprov Kaltim. Rinciannya, 730 orang merupakan atlet yang akan berlaga di berbagai cabor, sementara sisanya adalah official, pelatih, dan pendamping.
Meski anggaran terbatas, Fahri memastikan target prestasi tidak diturunkan. Setiap atlet yang bertolak ke Paser diwajibkan membidik podium juara 1, 2, dan 3 pada masing-masing nomor pertandingan.
Seragam Kontingen Bakal Ditopang Sponsor Perusahaan
Andi Faizal menambahkan, pembiayaan untuk seragam kontingen tidak akan membebani APBD. Pihaknya meminta KONI Bontang segera menyiapkan proposal pengajuan dukungan dana kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kota tersebut.
"Nanti segera siapkan koordinasi ke perusahaan. Saya pikir perusahaan akan mau. Karena ini untuk memastikan seluruh atlet bisa mendapatkan fasilitas," sambung politisi Golkar itu.
Langkah ini diambil sebagai solusi alternatif di tengah kebijakan efisiensi yang memangkas belanja hibah olahraga. Dengan skema tersebut, diharapkan tidak ada atlet yang merasa dirugikan secara fasilitas meski pagu anggaran pemerintah lebih kecil dari usulan awal.
