SAMARINDA — Sebanyak 3.107 kepala keluarga di pedalaman Kalimantan Timur akan menerima bantuan beras 20 kilogram per KK dalam waktu dekat. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud memastikan pengiriman 62,14 ton beras ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan resmi Pemkab Mahulu yang masuk pada Jumat (14/8).
"Jangan sampai ada masyarakat Kalimantan Timur mengalami kesulitan mendapatkan bahan pangan," tegas Rudy Mas'ud di Samarinda, Sabtu.
Rincian penerima bantuan terdiri dari 1.378 KK di Kecamatan Long Apari dan 1.729 KK di Kecamatan Long Pahangai. Kedua wilayah ini dikenal sulit dijangkau karena hanya bisa diakses melalui jalur sungai dan medan berat.
Stok Beras Pemprov Kaltim Capai 401 Ton di Gudang Bulog
Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim memastikan ketersediaan stok aman. Hingga Agustus 2026, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) beras medium milik Pemprov Kaltim tercatat 401 ton, sementara total CPPD se-Kaltim mencapai 1.208 ton.
Sebelum dikirim, tim Dinas Pangan bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) telah mengambil sampel beras di gudang Perum Bulog Samarinda. Hasil uji laboratorium memastikan beras bebas dari kandungan formalin, logam berat, dan pestisida.
Rute Logistik: 15 Truk ke Ujoh Bilang, Lanjut Perahu Ces ke Long Apari
Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan menjelaskan proses pengemasan ulang beras ke ukuran 5 kilogram membutuhkan waktu 4-5 hari. Hal ini disebabkan padatnya agenda pangan lain yang sedang berjalan di Bulog.
Distribusi tahap pertama akan menggunakan sekitar 15 truk berkapasitas masing-masing 4 ton dari Samarinda menuju Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun. Seluruh ongkos angkut tahap ini ditanggung penuh oleh Pemprov Kaltim.
"Sedangkan angkutan lanjutan dari Ujoh Bilang ke Long Pahangai menggunakan kendaraan dobel kabin, dan ke Long Apari menggunakan perahu ces, biayanya ditanggung oleh Pemkab Mahulu," ujar Fahmi.
Mekanisme Penyaluran Berdasarkan Perpres 125/2025
Penyaluran bantuan ini mengacu pada Perpres 125/2025 dan Pergub Kaltim 6/2026 tentang Pengelolaan CPPD, khususnya untuk penanganan kondisi darurat dan rawan pangan. Kerangka regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mobilisasi cadangan pangan ke wilayah terdampak.
Gerakan Pangan Murah Digelar Enam Kali di Mahulu
Sebagai upaya jangka pendek, Pemkab Mahulu aktif menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak enam kali pada periode Februari-Juni 2026. GPM terbaru dilaksanakan di Kecamatan Long Apari pada Senin (10/8) dan di Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun pada Rabu (12/8).
Langkah ini diharapkan mampu menahan laju harga kebutuhan pokok di tengah keterbatasan pasokan logistik ke wilayah perbatasan Kalimantan Timur.
