PASER — Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Ketahanan Pangan mempertegas komitmennya membebaskan enam desa dari status kerawanan pangan. Keenam wilayah yang menjadi prioritas penanganan itu adalah Desa Rantau Layung, Rantau Buta, Slengot, Labuang Kalo, Kayungo Sari, dan Kladen.
Intervensi khusus ini merupakan bagian dari indikator prioritas dalam Visi dan Misi Bupati Paser. Sasaran program bukan sekadar penanganan sementara, melainkan perubahan status wilayah secara permanen dari kategori rawan menjadi mandiri pangan.
Tantangan Besar di Sektor Konektivitas
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser, Muhammad Arfah, mengakui jalan menuju kemandirian pangan di wilayah ini masih dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan.
“Hambatan utama yang masih menyelimuti keenam desa berada pada sektor infrastruktur dasar, khususnya ketersediaan akses konektivitas darat maupun moda transportasi air yang memadai dan rutin,” jelasnya, pada Rabu (19/8/2026).
Minimnya infrastruktur perhubungan tersebut berimbas langsung pada aspek keterjangkauan dan ketersediaan bahan pokok masyarakat. Kondisi wilayah yang sulit dijangkau menyebabkan keberadaan fasilitas sarana ekonomi seperti pasar, toko, warung, hingga minimarket sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga setempat.
Mengapa Enam Desa Ini Menjadi Prioritas?
Pemilihan keenam desa tersebut tidak lepas dari tingkat keterisolasian yang tinggi. Letak geografis yang sulit dijangkau membuat distribusi logistik menjadi tidak efisien dan harga bahan pokok cenderung lebih mahal dibandingkan wilayah perkotaan di Paser.
Akibatnya, ketahanan pangan rumah tangga di wilayah tersebut sangat rentan terhadap fluktuasi pasokan. Ketergantungan pada jalur transportasi air yang tidak rutin pun semakin memperparah kondisi ketika cuaca buruk melanda.
Langkah Nyata Menuju Kemandirian Pangan
Dengan target yang telah ditetapkan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser diharapkan mampu merumuskan strategi yang lebih konkret. Perbaikan infrastruktur konektivitas menjadi kata kunci utama yang menentukan keberhasilan program ini.
Selain itu, penguatan kapasitas petani lokal dan optimalisasi lahan produktif di masing-masing desa menjadi aspek penting lainnya. Ke depan, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya menyentuh aspek distribusi, tetapi juga meningkatkan produksi pangan lokal secara berkelanjutan.
Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur nyata komitmen Pemkab Paser dalam mengentaskan ketimpangan sosial di wilayah pelosok, sejalan dengan semangat kemerdekaan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata.
