KALIMANTAN TIMUR — Pemerintah tengah melakukan "diet" besar-besaran terhadap struktur badan usaha milik negara (BUMN). Selain mengurangi jumlah lapisan manajemen atau layer, holding yang memiliki banyak anak usaha diminta memangkas rantai kepemilikan yang dinilai bikin biaya membengkak dan keputusan lambat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, arahan tersebut bukan sekadar wacana. Dalam rapat terbatas yang digelar di Hambalang, Presiden Prabowo secara spesifik menyebut Pertamina dan PLN sebagai prioritas utama perampingan.
"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," kata Teddy dalam siaran resmi Sekretariat Kabinet yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Mengapa Struktur Ramping Penting?
Struktur usaha yang terlalu dalam—dari induk, anak, hingga cucu perusahaan—seringkali menciptakan birokrasi berlapis. Akibatnya, keputusan strategis di lapangan harus menunggu persetujuan panjang dari pusat. Kondisi ini juga membuat biaya operasional tidak efisien karena setiap layer memiliki beban administrasi dan gaji direksi sendiri.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyebut, proses streamlining atau perampingan sebenarnya sudah berjalan. Hingga akhir Juli 2026, sebanyak 274 perusahaan telah masuk dalam program ini. Namun, perhatian khusus tetap diberikan kepada Pertamina dan PLN karena keduanya memiliki lini bisnis paling luas.
"Arahan-arahan Beliau (Presiden) juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar (seperti) Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga," ujar Rosan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis pekan lalu.
Siapa yang Terdampak?
Perampingan ini tidak hanya berdampak pada struktur korporasi, tetapi juga pada rantai pasok dan proyek infrastruktur. Dengan keputusan yang lebih cepat, proyek pengadaan listrik di daerah terpencil atau pengeboran migas di laut dalam diharapkan tidak lagi tersendat oleh birokrasi internal.
Bagi masyarakat, efisiensi BUMN berpotensi menekan harga energi dan tarif listrik dalam jangka panjang. Perusahaan yang ramping juga lebih mudah diaudit, mengurangi risiko kebocoran keuangan yang selama ini kerap terjadi di anak usaha yang jumlahnya puluhan.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah belum merinci berapa lapisan yang akan dipangkas atau target penghematan dari kebijakan ini. Namun, arahan Presiden Prabowo menegaskan bahwa transformasi BUMN tidak lagi berhenti pada penggabungan holding, melainkan masuk ke tahap pembedahan struktur internal secara menyeluruh.
Bagi Pertamina dan PLN, pekerjaan rumah ini menjadi ujian besar: bagaimana tetap ekspansif menjalankan proyek strategis nasional, tetapi tanpa harus memelihara "kerajaan bisnis" yang gemuk dan lamban.
