SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa porsi APBD murni untuk DP2KB masih sangat terbatas. Pagu Rp 10 miliar untuk 2026 disebut belum mampu mengakomodasi seluruh program strategis kedinasan, terutama yang menyasar langsung ke masyarakat.
“Sebagian besar APBD habis untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin lainnya. Akibatnya, keberlangsungan program unggulan di lapangan sangat bergantung pada kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat,” ujar Puji di Samarinda, Selasa.
Kondisi 10 Balai Penyuluhan KB Rusak Berat
Menurut Puji, tambahan dana sangat diperlukan untuk merenovasi infrastruktur penunjang yang sudah lama tak tersentuh perbaikan. Kantor utama DP2KB disebut banyak bagian yang jebol, begitu pula dengan 10 balai penyuluhan KB yang tersebar di setiap kecamatan.
“Kita ingin ada program Kampung KB Reborn dan integrasi satu data di setiap kecamatan. Bagaimana bisa terwujud kalau tempat dan sekretariatnya saja tidak ada karena rusak berat?” tegasnya.
Program Gemas Terkendala Ruang Fiskal yang Sempit
Salah satu program yang terancam terdampak adalah Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah (Gemas). Program edukatif ini dinilai esensial untuk membangun fondasi ketahanan keluarga sejak dini, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada DAK pusat.
Meski dilingkupi keterbatasan fiskal, Komisi IV memberikan apresiasi kepada jajaran dinas hingga kader di tingkat akar rumput. “Kalau dibilang cukup, sebenarnya tidak cukup. Namun, dari laporan yang ada, mereka sudah berupaya maksimal dan semua program tetap berjalan,” jelas Puji.
DPRD Minta Kajian Matang Sebelum Bangun Fisik
Menanggapi rencana revitalisasi fasilitas publik ke depan, DPRD mengingatkan Pemkot agar selalu mendahului proyek fisik dengan kajian matang. Evaluasi terhadap kebutuhan riil di lapangan dan karakter masyarakat sekitar harus menjadi pertimbangan utama sebelum anggaran dikucurkan.
Langkah ini penting agar pembangunan gedung atau fasilitas pelayanan tidak berakhir menjadi bangunan yang sepi dan minim aktivitas. Pemerintah diharapkan hadir untuk memperkuat fasilitas yang memang sudah tumbuh dan dibutuhkan secara alami oleh masyarakat, sehingga penggunaan anggaran daerah bisa lebih tepat sasaran dan efisien.
