SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama Kanwil Kemenkumham Kaltim mulai mematangkan rencana pembangunan lapas baru di wilayah Sendawar. Bupati Frederick Edwin menekankan bahwa lahan yang akan digunakan harus bebas dari sengketa dan status kepemilikannya jelas.
Mengapa Syarat Clear and Clean Jadi Prioritas?
Bupati Frederick menyebut pengalaman pembangunan infrastruktur publik sebelumnya kerap terhambat masalah lahan. Ia tidak ingin proyek lapas bernasib sama. "Lahan harus clear and clean. Tidak ada gugatan, tidak ada tumpang tindih kepemilikan, dan sudah bersertifikat," ujarnya dalam rapat koordinasi di Sendawar.
Lokasi dan Kapasitas Lapas Baru
Lapas baru direncanakan berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah di Kecamatan Sendawar. Luas lahan dan kapasitas tampung masih dalam tahap finalisasi bersama Kanwil Kemenkumham. Saat ini, Lapas Kelas IIB Sendawar yang ada dinilai sudah overkapasitas.
Data dari Kanwil Kemenkumham Kaltim mencatat jumlah warga binaan di Lapas Sendawar mencapai dua kali lipat dari daya tampung ideal. Kondisi itu mendorong percepatan pembangunan lapas baru.
Proses Pembebasan Lahan Sudah Dimulai
Pemkab Kubar mengklaim proses pembebasan lahan sudah berjalan. Tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat telah melakukan pengukuran dan verifikasi. Frederick menargetkan seluruh dokumen lahan rampung dalam waktu dekat agar pembangunan fisik bisa dimulai tahun depan.
Apa Langkah Selanjutnya?
Setelah lahan dinyatakan clear and clean, Pemkab Kubar akan menyerahkan aset tersebut ke Kemenkumham. Kemenkumham selanjutnya akan mengurus proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. "Kami hanya menyiapkan lahannya. Untuk desain bangunan dan anggaran konstruksi, sepenuhnya wewenang pusat," kata Frederick.
Rapat lanjutan antara Pemkab Kubar dan Kanwil Kemenkumham Kaltim direncanakan dalam dua pekan ke depan untuk membahas detail teknis.
