UJOH BILANG — Devung Paran mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial, harus menjadi batu uji bagi setiap program pembangunan di Mahulu. Ia menilai masih ada kesenjangan antara substansi Pancasila dengan implementasi kebijakan daerah.
“Peringatan ini bukan sekadar upacara. Pancasila harus hidup dalam setiap keputusan yang kita ambil, terutama dalam pengelolaan APBD. Anggaran negara dan daerah harus berpihak kepada rakyat, khususnya untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan,” ujar Devung dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).
APBD sebagai Alat Pemerataan di Daerah Terpencil
Menurut Devung, Kabupaten Mahulu yang memiliki karakteristik geografis berat dan akses terbatas membutuhkan alokasi anggaran yang lebih fokus pada infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Ia mencontohkan, pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas kesehatan di kampung-kampung terpencil harus menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai APBD hanya habis untuk kegiatan seremonial atau perjalanan dinas yang tidak produktif. Masyarakat Mahulu butuh akses, butuh layanan publik yang merata,” tegasnya.
Dorong Pengawasan Partisipatif
Politisi itu juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan APBD. Ia menilai transparansi anggaran adalah salah satu bentuk pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
“Partisipasi publik tidak berhenti di pemilihan kepala daerah. Masyarakat harus aktif dalam musrenbang dan mengawasi realisasi proyek. Jika ada penyimpangan, jangan ragu untuk melapor ke DPRD,” tambahnya.
Langkah Selanjutnya: Evaluasi Program Prioritas
Devung menyebutkan, DPRD Mahulu akan segera melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan di tahun anggaran berjalan. Fokus evaluasi adalah memastikan setiap rupiah APBD benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak.
“Kami akan panggil dinas-dinas terkait untuk mempertanggungjawabkan realisasi program. Ini bukan soal mencari kesalahan, tapi memastikan Pancasila tidak hanya menjadi pajangan di dinding kantor,” pungkasnya.
