BONTANG — Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan, perubahan anggaran kali ini bukan formalitas administratif. Ini adalah upaya mempertemukan rencana awal tahun dengan kondisi fiskal nyata yang dihadapi daerah. Semangat utamanya, membuat APBD semakin realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Perubahan APBD merupakan bagian dari upaya kita mempertemukan kembali rencana awal tahun dengan kondisi nyata yang dihadapi. Semangat utama perubahan ini adalah membuat APBD Kota Bontang semakin realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Neni dalam sambutannya.
Pendapatan Naik Tipis, SiLPA Tergerus Rp 145 Miliar
Pendapatan daerah tumbuh, tetapi struktur fiskal Bontang justru menghadapi koreksi besar dari sisi pembiayaan. Kenaikan pendapatan sebesar Rp 26,38 miliar didorong Pendapatan Transfer yang tumbuh 2,66 persen menjadi Rp 1,41 triliun.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat turun 2,69 persen menjadi Rp 361,08 miliar. Penurunan ini terjadi di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan sumber pendapatan mandiri.
Koreksi signifikan justru terjadi pada pos Penerimaan Pembiayaan. Setelah audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025, realisasi SiLPA ditetapkan Rp 178 miliar, lebih rendah dari estimasi awal. Akibatnya, Penerimaan Pembiayaan berkurang hingga 44,95 persen atau sekitar Rp 145,37 miliar.
Belanja Modal Dipangkas 17 Persen, Proyek Vital Tetap Jalan
Pemkot Bontang merespons koreksi fiskal dengan efisiensi terukur tanpa mengorbankan pelayanan dasar publik. Belanja Operasi disesuaikan turun 1,51 persen menjadi Rp 1,53 triliun dengan memangkas komponen pendukung seperti perjalanan dinas, rapat, dan honorarium.
“Alokasi untuk gaji pegawai, utilitas, serta operasional dasar pelayanan tetap dipertahankan penuh,” demikian ditegaskan dalam paparan Wali Kota di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Penyesuaian lebih besar dilakukan pada Belanja Modal yang berkurang 17,17 persen menjadi Rp 445,08 miliar. Sejumlah kegiatan fisik ditunda, termasuk pembangunan RSUD Taman Sehat dan fasilitas olahraga, serta pembatalan proyek multiyears Pengembangan Danau Kanaan.
Meski begitu, proyek vital tetap diprioritaskan. Drainase Jalan Imam Bonjol dan Offtake Telihan dipastikan tetap berjalan pada tahun anggaran ini. Pos Belanja Tidak Terduga (BTT) juga menyusut 53,62 persen menjadi Rp 2,78 miliar setelah sebagian dialokasikan untuk kebutuhan mendesak di semester pertama.
Momentum HUT ke-81 RI: Anggaran Harus Berdampak Langsung
Neni mengingatkan, kesepakatan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini harus menjadi pemicu semangat kerja nyata. Kualitas APBD tidak diukur dari besaran angka, melainkan manfaat riil yang dirasakan masyarakat.
“Kualitas APBD bukan hanya dilihat dari seberapa besar anggarannya, melainkan manfaat riil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bontang. Kesepakatan ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026 agar pelayanan kepada warga terus meningkat,” pungkasnya.
Dengan disepakatinya P-KUA dan P-PPAS ini, Pemkot Bontang selanjutnya akan menyusun Rancangan Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
