SANGATTA — Evaluasi LKPj Bupati Kutim tahun 2025 memasuki babak baru. Pansus DPRD setempat merampungkan pembahasannya dengan menggali efektivitas dan dampak setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah.
Bukan Sekadar Serapan, Tapi Kualitas Belanja
Ketua Pansus DPRD Kutim menegaskan temuan utama bukan pada rendahnya realisasi anggaran, melainkan pada kualitas belanja. Banyak pos pengeluaran dinilai tidak berdampak langsung pada kesejahteraan warga atau pembangunan infrastruktur dasar.
“Kami menemukan sejumlah kegiatan yang anggarannya besar tetapi output-nya minim. Ini harus diperbaiki, bukan hanya mengejar target serapan di akhir tahun,” ujar anggota Pansus dalam rapat internal.
Fokus pada Efisiensi dan Dampak ke Warga
Pansus menyoroti beberapa sektor yang dinilai boros namun hasilnya tidak signifikan. Belanja operasional perkantoran masih mendominasi dibandingkan belanja modal yang menyentuh kebutuhan publik seperti jalan, irigasi, dan fasilitas kesehatan.
DPRD mendorong eksekutif menerapkan prinsip belanja berbasis kinerja secara ketat. Setiap program harus memiliki indikator keluaran yang jelas dan penerima manfaat langsung dari anggaran tersebut.
Apa Langkah Pemkab Kutim Selanjutnya?
Pemerintah Kabupaten Kutim melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan segera merespons temuan pansus. Rekomendasi yang disusun akan menjadi bahan perbaikan perencanaan dan realisasi anggaran ke depan.
