SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) tidak main-main dalam urusan tata kelola aset. Melalui serangkaian kebijakan terbaru, Pemkab Kubar menggenjot optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) demi mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
Langkah ini menjadi prioritas lantaran pengelolaan aset yang baik dinilai mampu menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menekan potensi penyimpangan. “Kami ingin semua aset tercatat, terdata, dan termanfaatkan secara optimal,” demikian pernyataan resmi dari pihak Pemkab Kubar.
Mengapa Optimalisasi BMD Mendesak Dilakukan?
Selama ini, sebagian aset daerah di Kubar dinilai belum dikelola secara produktif. Mulai dari tanah, bangunan, hingga peralatan kantor, banyak yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD. Kondisi inilah yang mendorong Pemkab untuk melakukan inventarisasi dan penertiban secara menyeluruh.
Dengan tata kelola yang lebih ketat, setiap rupiah yang diinvestasikan dalam bentuk aset daerah diharapkan bisa kembali dalam bentuk pelayanan publik atau pendapatan. “Ini bukan sekadar administrasi, tapi soal bagaimana aset itu bekerja untuk kesejahteraan warga,” tambahnya.
Apa Saja Langkah yang Sudah Dilakukan?
Pemkab Kubar telah memulai dengan pemutakhiran data BMD secara digital. Proses ini melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan tidak ada aset yang tercecer atau tidak tercatat.
Selain itu, pihak eksekutif juga mendorong pemanfaatan aset yang menganggur (idle) melalui skema sewa atau kerja sama dengan pihak ketiga. Langkah ini dinilai lebih realistis ketimbang menjual aset yang mungkin suatu saat dibutuhkan kembali untuk kepentingan publik.
Dampak Langsung bagi Warga Kubar
Optimalisasi BMD bukan hanya urusan birokrasi. Jika berjalan efektif, kebijakan ini berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Misalnya, gedung atau lahan yang sebelumnya mangkrak bisa difungsikan sebagai pusat layanan masyarakat atau ruang publik.
Dari sisi fiskal, PAD yang meningkat dari pengelolaan aset bisa dialokasikan kembali untuk program-program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan warga, seperti infrastruktur desa, kesehatan, dan pendidikan.
Pemkab Kubar menargetkan proses inventarisasi dan optimalisasi ini rampung dalam waktu dekat. Ke depannya, pengawasan terhadap penggunaan BMD akan diperketat melalui sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
