JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai anomali energi di wilayahnya tidak bisa dibiarkan berlarut. Provinsi yang disebut sebagai lumbung energi fosil terbesar nasional itu masih dilanda kelangkaan BBM dan pemadaman listrik bergilir.
Gubernur Rudy Mas'ud menyampaikan keluhan warga langsung di hadapan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi. Pertemuan berlangsung di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Langkah itu berangkat dari pantauan Gubernur di sejumlah ruas jalan strategis Kaltim pada 1–3 November lalu. Dari hasil pantauan tersebut, Rudy membawa jeritan warga Bumi Etam ke meja kementerian.
Kelangkaan BBM hingga Listrik Biarpet Jadi Sorotan
Dalam pertemuan itu, Rudy menyampaikan sejumlah persoalan sekaligus. Mulai dari kelangkaan BBM, pemadaman listrik bergilir, hingga potensi pengembangan energi baru terbarukan di Kaltim.
"Banyak hal kami sampaikan, mulai persoalan kelangkaan BBM hingga pemadaman listrik bergilir, padahal Kaltim adalah penghasil terbesar sumber energi fosil nasional. Tadi juga dibahas tentang potensi pengembangan energi baru terbarukan di Kaltim," tegas Rudy Mas'ud.
Kontras yang disorot Gubernur jelas: daerah penghasil energi justru paling merasakan dampak kelangkaan. Warga di sejumlah wilayah Kaltim masih harus mengantre BBM dan menerima jadwal pemadaman listrik bergilir.
Dirjen EBTKE Dijadwalkan Tinjau Kaltim 20 November
Kementerian ESDM merespons cepat. Dirjen EBTKE dijadwalkan berkunjung ke Kaltim pada 20 November mendatang untuk meninjau potensi energi baru terbarukan.
Potensi EBT diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang krisis energi daerah. Kunjungan itu sekaligus menjadi uji komitmen kementerian atas keluhan yang disampaikan Pemprov Kaltim.
Hilirisasi Sawit dan Relaksasi Permenperin 32/2024
Usai membahas energi, Rudy melanjutkan safari kerja dengan menemui Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. Agenda kedua ini membahas percepatan hilirisasi industri sawit, penguatan ekspor, dan daya tarik investasi di Kaltim.
Rudy menegaskan kapasitas refinery sawit di Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan punya prospek besar. Namun pengolahan tidak boleh berhenti pada tahap mentah semata.
Pelaku usaha dan petani lokal masih terganjal sejumlah hambatan teknis. Mulai dari biaya logistik, kendala infrastruktur, efisiensi energi, hingga ketatnya regulasi persaingan pasar global.
Pemprov Kaltim secara khusus mendorong Kementerian Perindustrian mengevaluasi implementasi Permenperin Nomor 32 Tahun 2024. Usulan yang diajukan berupa relaksasi aturan agar produk turunan atau by-product sawit yang belum terakomodasi dalam regulasi tersebut tetap mendapat izin ekspor.
"Kita ingin penguatan hilirisasi, percepatan investasi, dan perluasan ekspor. Dampak besar yang kita harapkan tentu serapan tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat juga meningkat signifikan," pungkas Rudy.
Dua Agenda, Satu Tujuan: Serapan Tenaga Kerja
Dari Jakarta, Pemprov Kaltim membawa dua tuntutan yang saling terkait. Perbaikan pasokan energi dan kelancaran hilirisasi sawit sama-sama diarahkan pada perluasan lapangan kerja.
Bagi warga Kaltim, hasil pertemuan itu masih menunggu pembuktian. Kunjungan Dirjen EBTKE pada 20 November menjadi ujian pertama apakah keluhan kelangkaan BBM dan pemadaman listrik bergilir benar-benar menemukan jalan keluar.
