SAMARINDA — Kebutuhan TPP untuk tiga bulan di RSUD AWS Samarinda dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan disebut mencapai Rp172 miliar. Pembayarannya disebut baru dapat dilakukan setelah APBD Perubahan disahkan.
Pengamat Ekonomi Kaltim, Purwadi Purwoharsojo, menyayangkan kondisi ini. Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah kesulitan memenuhi TPP pegawai, sementara anggaran untuk kebutuhan lain tetap tersedia.
Belanja Rp25 Miliar untuk Rumah Dinas Jadi Sorotan
"Ya heran aja, itu duit ke mana? Kan gitu pertanyaannya," kata Purwadi kepada EksposKaltim (9/9).
Ia menyinggung sejumlah belanja yang menurutnya menunjukkan adanya kemampuan fiskal, di antaranya pembelian mobil senilai Rp8,5 miliar. Ia juga menyoroti renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp25 miliar.
"Kemarin beli mobil dapet. Renov rumah jabatan Rp25 M, ada tuh duit," sindirnya.
Efek Berantai ke Daya Beli dan Kredit Pegawai
Purwadi menilai persoalan ini bukan hanya soal besaran total TPP, melainkan prioritas pemerintah dalam membiayai kebutuhan pegawai dan belanja lainnya. Ia menekankan, dampak keterlambatan justru lebih berat bagi pegawai level bawah yang nominal TPP-nya lebih kecil.
"Kalau TPP pegawai yang beda sama TPP-nya Sekda, ya beda," ujarnya.
Menurut dia, TPP sebesar Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan bagi pegawai level bawah bukan angka yang bisa dianggap sepele. Banyak pegawai telah membuat keputusan finansial dengan memperhitungkan pendapatan tersebut, seperti mengambil kredit.
"Karena orang biasa ngambil kredit macam-macam dengan berharap dari TPP itu kan, tapi akhirnya TPP-nya nggak ada. Sampai efek ekonominya kan ke sana," katanya.
Ia menyebut efek berganda ini membuat kebutuhan yang telah direncanakan rumah tangga pegawai ikut terganggu, sehingga uang yang seharusnya berputar di masyarakat ikut tertahan.
Evaluasi TPP Pejabat dan Transparansi ke Publik
Purwadi menantang Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim untuk berani mengevaluasi TPP pejabat, seperti Sekda, Kepala Dinas, atau Direktur Perusda, dengan konsekuensi yang sama apabila pemerintah sedang mengalami tekanan anggaran.
"Makanya saya kasih tantangan terus sama Gubernur dan Wagub, berani nggak menolak TPP-nya Sekda, Kepala Dinas atau Direktur perusda misalnya," ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah menyampaikan alasan objektif secara terbuka kepada publik apabila TPP tidak layak dibayarkan. "Kalau mungkin kerjaannya jelek, ya disampaikan TPP-nya nggak layak untuk dibayar misalnya. Publis. Manajemennya buruk," katanya.
