KALIMANTAN TIMUR — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan fakta mengejutkan saat pidato di Bangkalan, Madura, Rabu (24/6/2026). Jumlah perusahaan pelat merah yang harus ditutup mencapai 800 entitas, jauh di atas perkiraan awal yang hanya 300 perusahaan.
"Saya kira perusahaan BUMN jumlahnya 300. Waktu saya jadi Presiden, saya baru tahu jumlahnya seribu lebih," ujar Prabowo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Gaji Direksi Rp50 Juta Per Bulan, Bonus Jalan Terus
Dari 240 perusahaan yang sudah dilikuidasi, pemerintah menemukan praktik pemborosan sistematis. Setiap anak usaha rata-rata memiliki 4 direksi dan 4 komisaris dengan gaji minimal Rp50 juta per orang per bulan.
"Kalau dihitung empat direksi dan empat komisaris, delapan. Dikalikan 200 lebih, ada 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta sebulan, berapa itu? Sudah rugi, minta bonus lagi," tegas Prabowo.
Artinya, negara membuang setidaknya Rp80 miliar per bulan hanya untuk gaji pejabat di perusahaan yang merugi. Angka itu belum termasuk bonus tahunan dan fasilitas korporasi lain.
Konsolidasi BUMN: Dari 1.077 Entitas Jadi 300 Perusahaan
Pemerintah saat ini memiliki peta jalan konsolidasi hingga 2026. Dari total 1.077 entitas BUMN termasuk anak dan cucu usaha, sebanyak 258 perusahaan sudah dilebur ke dalam induk holding terintegrasi.
Perusahaan seperti Pertamina, PLN, dan BRI akan menjadi induk yang menyerap anak usahanya yang dinilai tidak produktif. Target akhirnya hanya menyisakan sekitar 300 perusahaan negara yang sehat dan mencetak dividen.
"Kami ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700, lah," tambah Prabowo.
Dampak ke Pelayanan Publik: Tidak Terganggu
Pemerintah menjamin penyusutan ini tidak akan mengganggu layanan vital seperti listrik, BBM, atau perbankan. Sebaliknya, perusahaan yang tersisa akan lebih fokus pada tata kelola yang baik dan profitabilitas.
Selama ini, banyak BUMN anak usaha yang terus menyusu pada suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) alih-alih membayar dividen. Dengan penutupan massal ini, negara bisa menghemat triliunan rupiah setiap tahun.
Rencana ini menjadi babak baru transformasi BUMN Indonesia. Dari gurita bisnis yang membengkak, pemerintah ingin menciptakan korporasi negara yang ramping, efisien, dan benar-benar menguntungkan rakyat.
