SAMARINDA — Kondisi memprihatinkan terjadi di SMAN 3 Long Ikis, Kabupaten Paser. Proyek pembangunan sekolah yang seharusnya rampung pada 2026 itu baru berupa rangka bangunan. Kontrak dengan pelaksana proyek pun telah diputus.
“Harusnya 2026 itu sudah selesai. Tapi sampai sekarang ternyata baru kerangkanya saja yang berdiri,” ujar Syahariah usai Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kaltim, Senin (18/5/2026).
Menurut politisi yang juga anggota Pansus LKPJ DPRD Kaltim itu, kontraktor dinilai gagal mengerjakan proyek karena dua alasan. Pertama, medan yang sulit dijangkau. Kedua, anggaran yang tidak mencukupi.
Siswa Belajar di Ruang Bocor
Akibat proyek mangkrak, proses belajar mengajar di SMAN 3 Long Ikis berlangsung di bangunan sementara. Kondisinya disebut sangat memprihatinkan.
“Kalau hujan kadang dikosongkan karena bocor. Ruangan kepala sekolah saja bocor-bocor, kasihan banget dan menyedihkan,” ungkap Syahariah.
Ia menegaskan persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Fasilitas pendidikan yang layak adalah hak dasar siswa.
Bukan Hanya Satu Sekolah
Pansus LKPJ DPRD Kaltim melakukan uji petik di sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), hingga Kabupaten Mahakam Ulu. Hasilnya, ditemukan banyak proyek sekolah yang belum selesai meski anggaran telah dikucurkan sejak 2025.
Selain SMAN 3 Long Ikis, proyek bermasalah juga ditemukan di SMKN 1 Penajam Paser Utara. Pembangunan ruang praktik dan renovasi kelas di sekolah tersebut belum rampung hingga kontraknya diputus.
Di Kabupaten Paser, pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Paser Belengkong senilai Rp25,2 miliar juga tersendat. Meski lahan telah bersertifikat, masih ada persoalan terkait perjanjian hibah tanah yang belum tuntas.
SMK 7 Balikpapan Pinjam Bangku, Bangunan SMKN 2 Sangatta Retak
Di Balikpapan, SMK 7 diketahui belum memiliki fasilitas bangku kelas yang memadai. Siswa masih meminjam dari sekolah lain. Akses menuju sekolah tersebut juga kerap terendam saat air laut pasang.
Sementara di Kutim, Pansus menemukan keretakan pada bangunan ruang kelas baru SMKN 2 Sangatta Utara. Proyek itu sebenarnya telah selesai dikerjakan.
Data Putus Kontrak di Disdikbud Kaltim
Dari hasil uji petik Pansus LKPJ, tercatat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim memiliki 10 kegiatan putus kontrak pada Tahun Anggaran 2024. Jumlah itu bertambah menjadi delapan kegiatan pada 2025.
Pansus menilai penyelesaian proyek lama belum maksimal, namun pekerjaan baru kembali bermunculan tanpa penyelesaian tuntas.
DPRD Akan Turun ke Lapangan Lagi
Syahariah memastikan Komisi IV DPRD Kaltim akan kembali turun ke lapangan pekan ini untuk mengecek sekolah-sekolah bermasalah di seluruh kabupaten dan kota. “Rabu ini kami turun lagi ke lapangan untuk mengecek sekolah-sekolah yang bermasalah,” ujarnya.
Ia juga meminta Disdikbud Kaltim melakukan evaluasi ketat terhadap kontraktor pelaksana proyek pendidikan. “Saya minta kontraktor itu harus ada persyaratannya. Jangan asal menerima pekerjaan, setelah itu ditinggalkan begitu saja yang jadi korban anak-anak kita,” tegasnya.
Syahariah menambahkan, pengawasan tidak hanya difokuskan di daerah pemilihannya. Di Mahakam Ulu, kondisi fasilitas pendidikan juga dinilai sangat memprihatinkan. “Saya akan turun cek sekolah-sekolah di sana,” pungkasnya.
