SAMARINDA — Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menyiapkan 20 Rumah Oksigen yang tersebar di 10 kabupaten/kota sebagai kapasitas cadangan apabila terjadi peningkatan kasus ISPA, asma, maupun gangguan pernapasan lain akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fasilitas itu disiapkan di tengah pengakuan Dinkes bahwa sejumlah celah penanganan kesehatan masih mengintai, mulai dari stok alat pelindung diri (APD) hingga pemantauan udara yang belum optimal.
Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin memastikan seluruh fasilitas kesehatan masih beroperasi normal. “Tidak ada fasilitas kesehatan yang rusak maupun mengalami disrupsi layanan akibat karhutla,” kata dia saat dikonfirmasi, Senin (7/9).
Sebaran 20 Rumah Oksigen dan Dukungan Logistik
Berau mendapat jatah terbanyak dengan empat titik, yakni Puskesmas Sambaliung, Puskesmas Teluk Bayur, Puskesmas Campursari, dan Puskesmas Pulau Derawan. Kutai Timur serta Kutai Kartanegara masing-masing tiga titik, termasuk RSUD Kudungga dan RSUD A.M. Parikesit.
Paser dan Penajam Paser Utara masing-masing dua titik, menyusul Kutai Barat dengan dua titik. Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Mahakam Ulu masing-masing satu titik, yakni RSUD A.W. Sjahranie, RSUD Kanujoso Djatiwibowo, RSUD Taman Husada, dan Puskesmas Ujoh Bilang.
Untuk menopang operasional, Dinkes menyiapkan 128 tabung oksigen portabel berukuran 1 meter kubik dan 64 tabung oksigen besar berkapasitas 6 meter kubik. Sebanyak 197 set buffer stock regulator dan nasal cannula juga disiapkan, plus ribuan masker yang telah didistribusikan ke kecamatan terdampak paparan asap.
Keterbatasan Stok Masker dan Pemantauan ISPU
Di balik kesiapan itu, Jaya mengakui keterbatasan stok masker dan APD masih menjadi persoalan. Kondisi ini berisiko meningkatkan paparan asap, terutama bagi masyarakat di wilayah terdampak dan kelompok rentan.
Keterbatasan tenaga kesehatan untuk penjangkauan juga disorot. Layanan di sejumlah wilayah masih cenderung pasif melalui puskesmas, sementara karakter geografis Kaltim membuat akses menuju masyarakat terdampak tidak selalu mudah. Karena itu Dinkes merekomendasikan pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) di tingkat puskesmas dengan melibatkan kader dan relawan.
Pemantauan kualitas udara pun belum optimal. Keterbatasan anggaran pengukuran Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) membuat informasi kualitas udara luar ruangan belum tersedia secara berkala di seluruh wilayah. “Dinkes mendorong optimalisasi Sanitarian Kit untuk pemantauan PM2.5 sebagai salah satu upaya memperkuat informasi kualitas udara di wilayah terdampak,” ujar Jaya.
Kekeringan Fluvial di Mahakam Ulu Menguji Distribusi Layanan
Ancaman kesehatan yang dihadapi Kaltim tidak hanya berasal dari asap karhutla. Di Mahakam Ulu, surutnya Sungai Mahakam mengganggu jalur transportasi utama menuju Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai, termasuk jalur distribusi obat-obatan dan logistik kesehatan.
Akses layanan kesehatan di kawasan itu sangat bergantung pada transportasi sungai. Berkurangnya ketersediaan dan kualitas air bersih juga meningkatkan risiko penyakit kulit serta gangguan pencernaan pada masyarakat pedalaman.
Untuk merespons, Dinkes menyiapkan obat-obatan gangguan pernapasan, cairan infus, vitamin, serta sarana pemurnian air melalui klorinasi. Kebutuhan logistik dari Mahakam Ulu mencakup masker medis dewasa dan anak, masker N95, obat pernapasan dan alergi, hingga obat gangguan pencernaan.
Dinkes Kaltim mengaktifkan sistem pelaporan cepat Event Based Surveillance (EBS) melalui SKDR dan SIPKK, serta kanal Public Health Emergency Operations Center (PHEOC) untuk memantau perkembangan kasus dan mendeteksi sedini mungkin potensi kejadian luar biasa.
