SAMARINDA — Berita atau informasi usang yang berkaitan dengan kebijakan publik bisa kembali ramai diperbincangkan dan dipercaya sebagai hal baru. Kondisi ini terjadi lantaran banyak pengguna media sosial yang langsung bereaksi—baik dengan berkomentar maupun membagikan—tanpa memverifikasi tanggal dan konteks informasi tersebut terlebih dahulu.
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Unmul), Silviana Purwanti, menjelaskan bahwa informasi lama sering dikemas ulang sehingga tampak seperti kebijakan terbaru dari pemerintah.
Emosi Kerap Menjadi Pemicu Utama
Silviana menyebut, isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti kebijakan pajak atau peraturan daerah, paling rawan mengalami hal ini. Informasi yang memicu kecemasan juga cenderung lebih cepat menyebar dibandingkan berita biasa.
“Ketika sebuah informasi sesuai dengan kekhawatiran yang sudah ada dalam pikiran masyarakat, orang sering langsung percaya tanpa memeriksa kembali,” ujarnya di Samarinda, Senin, 31 Agustus 2026.
Kebiasaan membaca informasi hanya dari potongan gambar atau judul tanpa menyertakan tanggal dan konteks utuh membuat publik mudah salah memahami sebuah isu. Kondisi ini kemudian diperparah oleh cara kerja algoritma media sosial yang menilai konten berdasarkan jumlah interaksi, bukan kebenaran faktualnya.
Dampaknya Bukan Sekadar Hoaks
Penyebaran informasi keliru tentang kebijakan publik tidak berhenti pada persoalan salah informasi. Dalam jangka pendek, hal ini dapat memicu kecemasan, kemarahan, hingga penolakan masyarakat terhadap kebijakan yang sebenarnya belum pernah ditetapkan.
Pemerintah pun harus mengeluarkan energi ekstra untuk mengklarifikasi hal-hal yang tidak pernah direncanakan. Jika terus berulang, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah akan tergerus.
“Dalam jangka panjang, hal ini tentu dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bahkan ketika pemerintah menyampaikan kebijakan yang benar, masyarakat mungkin sudah telanjur curiga,” jelasnya.
Mencegah Lebih Baik daripada Mengklarifikasi
Silviana mengingatkan masyarakat untuk tidak langsung membagikan informasi, terutama jika isinya memicu rasa takut, marah, atau khawatir. Ia menekankan pentingnya langkah sederhana seperti memeriksa tanggal unggahan, membaca berita secara utuh, serta membandingkannya dengan pemberitaan media kredibel.
“Kalau kebenarannya masih diragukan, sebaiknya jangan dibagikan. Menunda membagikan informasi jauh lebih baik daripada ikut menyebarkan keresahan,” pesannya.
Untuk informasi seputar pajak atau kebijakan pemerintah, publik dapat mengecek langsung ke kanal resmi kementerian atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan.
Pemerintah Tak Boleh Lepas Tangan
Silviana menilai persoalan ini tidak hanya akibat rendahnya literasi digital masyarakat. Pemerintah juga dinilai memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki komunikasi publik.
Ia menyebut, informasi resmi kerap disampaikan dengan bahasa yang terlalu formal dan lambat, sehingga sulit dipahami. Padahal, hoaks biasanya dikemas dengan kalimat sederhana yang langsung menyentuh kekhawatiran masyarakat.
Karena itu, klarifikasi dari pemerintah perlu disampaikan secara cepat, terbuka, dan menggunakan bahasa yang lebih mudah dicerna. Media juga diminta tetap mengedepankan verifikasi dan tidak memperbesar isu hanya demi mengejar jumlah pembaca.
