Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur mencatat 14.795 titik panas (hotspot) selama 1–26 Agustus 2026, melonjak 40 persen dibanding periode sama tahun lalu. Kondisi ini memicu status siaga darurat dan pengerahan 1.500 personel gabungan untuk memadamkan api di sejumlah kabupaten, dengan dampak terparah di pedalaman Berau.
SAMARINDA — Lonjakan titik panas yang terdeteksi hingga 14.795 sepanjang 1–26 Agustus 2026 memaksa BPBD Kalimantan Timur meningkatkan pengawasan dari udara dan darat. Angka tersebut naik signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dipicu kombinasi cuaca kering ekstrem dan indikasi pembukaan lahan ilegal.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan menyebut akumulasi karhutla bulan ini telah menghanguskan lebih dari 1.200 hektare lahan vegetasi dan semak belukar. Dampak terparah berada di wilayah pedalaman Berau, yang juga mencatatkan titik panas tertinggi.
Sebaran Titik Panas Terbanyak di Berau dan Kutai Timur
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kaltim, Kabupaten Berau mendominasi dengan 6.004 titik panas, 820 di antaranya berada pada tingkat kepercayaan tinggi. Disusul Kutai Timur dengan 3.003 titik, Kutai Kartanegara 2.426 titik, dan Paser 1.934 titik.
Asap yang ditimbulkan mulai menurunkan kualitas udara di sejumlah permukiman ke kategori Tidak Sehat berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Dinas kesehatan setempat mencatat lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada warga mencapai 15 persen.
1.500 Personel dan Dua Helikopter Bom Air Dikerahkan
Untuk mengendalikan api, BPBD menerjunkan 1.500 personel gabungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan ke titik-titik kritis. Operasi darat didukung dua unit helikopter water bombing dari BNPB pusat untuk menjangkau medan sulit, serta persiapan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
"Kami berkomitmen menangani karhutla secara terpadu melalui pendekatan pencegahan komprehensif, pemantauan intensif, dan penanganan cepat di lapangan," ujar Buyung saat jumpa pers di Diskominfo Kaltim, Kamis.
Status Siaga Darurat dan Penegakan Hukum Zero Burning
Memasuki puncak kemarau, Pemprov Kaltim telah menetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi serta menerbitkan Surat Edaran Gubernur terkait kesiapsiagaan kekeringan dan karhutla. Pemantauan real-time 24 jam dilakukan bersinergi dengan BMKG dan Kementerian Kehutanan.
BPBD juga berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk memastikan kawasan penyangga dan inti IKN tetap aman. Di sisi lain, jajaran Polda Kaltim telah menyegel dua area konsesi lahan milik korporasi dan memeriksa sedikitnya lima warga yang diduga sengaja membakar lahan.
Warga Diminta Lapor via Call Center dan Aplikasi Sakti Gemas
Pemprov Kaltim mengimbau masyarakat tidak membakar lahan di tengah kondisi cuaca kering. Temuan titik api dapat dilaporkan melalui Call Center Kedaruratan BPBD setempat atau saluran resmi Diskominfo Kaltim "Lapor Wal!" yang tersedia di aplikasi Sakti Gemas.
Selain penguatan taktis, BPBD mengedepankan resiliensi berbasis masyarakat melalui pembinaan Desa Tanggap Bencana (Destana), Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), dan relawan lokal. Langkah ini berjalan paralel dengan penegakan hukum tegas berprinsip zero burning dari aparat kepolisian.
