Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, menyiapkan skenario lintas sektor untuk mengantisipasi dampak El Nino yang diproyeksikan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Wali Kota Samarinda Andi Harun menginstruksikan jajarannya bergerak responsif tanpa menunggu instruksi tertulis dari pemerintah pusat maupun provinsi. Langkah ini mencakup penanganan kekeringan lahan pertanian, potensi karhutla, hingga kewaspadaan terhadap tren kenaikan kasus ISPA.
SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda memetakan status kedaruratan di setiap sektor, mulai dari normal, waspada, siaga, hingga kritis, sebagai dasar penyaluran anggaran mitigasi dampak El Nino. Instruksi ini disampaikan Wali Kota Andi Harun saat memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi Cuaca Ekstrem di Bappenda Samarinda, Selasa.
"Bentuk adaptasi, afirmasi, serta langkah konkret, tidak boleh hanya berupa narasi administratif, tapi harus berwujud tindakan nyata di lapangan," tegas Andi Harun.
Pasokan Air Bersih Masih Aman, Sumur Bor Warga Disiapkan Jadi Cadangan
Perumda Tirta Kencana melaporkan pasokan air bersih untuk warga Samarinda masih aman. Di wilayah Palaran, kadar klorida saat air pasang tercatat 102 Part Per Million (PPM), masih di bawah ambang batas kedaruratan sebesar 250 PPM.
Kendati demikian, Pemkot tetap menyiapkan skenario terburuk jika terjadi intrusi air asin yang mengancam fungsi infrastruktur pengambilan air baku (intake). Andi Harun meminta camat dan lurah menginventarisasi sumur bor warga yang dapat dialihfungsikan untuk kepentingan publik saat krisis.
654,5 Hektare Lahan Pertanian Terdampak, Pulau Atas Alami Intrusi Air Laut
Sektor pertanian mencatat 654,5 hektare lahan terdampak kekeringan. Meski belum memicu gagal panen massal karena sebagian petani memasuki masa petik, pemerintah mengkhawatirkan ketersediaan air pada pergeseran musim tanam berikutnya. Komoditas yang terdampak meliputi padi, jagung, sayuran, hortikultura, singkong, ubi, dan kacang.
Kendala paling berat terjadi di Pulau Atas akibat intrusi air laut ke sistem irigasi pasang surut. "Guna mengatasinya, pemkot mengupayakan bantuan pompa air, peminjaman tangki BPBD, hingga rencana pembuatan sumur bor baru," kata Andi Harun.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) juga diminta menguji kelayakan air baku non-sungai secara laboratoris jika ingin memanfaatkan air kolam tergenang (void) eks tambang untuk mengairi sawah.
Patroli Hotspot Diintensifkan, Dinkes Waspadai Lonjakan ISPA
Antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi prioritas dengan pengintensifan patroli titik panas (hotspot) bersama TNI dan Polri. Aparatur kelurahan dan kecamatan juga diminta mewaspadai potensi kebakaran di kawasan permukiman akibat embusan angin kencang di musim panas.
Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) melaporkan adanya tren kenaikan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), asma, dan pneumonia. Andi Harun meminta Dinkes mencocokkan data medis tersebut dengan indeks kualitas udara dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) guna memastikan korelasi konkret dengan dampak karhutla.
Stabilitas Harga Pangan Jadi Fokus, Pola Tanam Bertahap Disiapkan
Pemkot memfokuskan perhatian pada stabilitas harga, kecukupan stok, dan kelancaran rantai pasok, terutama komoditas cabai rawit dan bawang. Strategi yang disiapkan adalah penerapan pola tanam bertahap (staggered planting) serta penjajakan pembangunan gudang pendingin (cold storage) untuk menampung kelebihan produksi pangan non-protein.
Anggaran BTT Disiapkan, OPD Wajib Susun Justifikasi Teknis
Seluruh pembiayaan operasi penanganan El Nino dipastikan aman melalui alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Andi Harun mengingatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun justifikasi teknis (justek) yang kuat sebelum mencairkan anggaran tersebut agar tidak tersandung masalah hukum.
"Bukan soal besarnya anggaran. Saya selalu mendorong jika anggarannya ada, jangan takut belanja. Namun, harus mampu melahirkan justifikasi teknis mengapa uang itu dikeluarkan," ujarnya.
