SAMARINDA — Sepuluh kepala daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur kompak menghadapi persoalan keuangan daerah. Mereka memutuskan untuk bersilaturahmi sekaligus berkoordinasi langsung dengan Menteri Keuangan dalam waktu dekat.
Keputusan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Gubernur Kaltim bersama para bupati dan wali kota, Senin (3/8/2026). Pertemuan itu secara khusus membahas kondisi fiskal yang tengah tertekan akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Dana Kurang Salur Capai Triliunan Rupiah
Persoalan yang dihadapi daerah tidak hanya berhenti pada pemotongan anggaran. Pemerintah pusat juga dinilai belum menyelesaikan pembayaran dana kurang salur yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah se-Kaltim.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyebut angka tersebut sangat krusial bagi kelangsungan pembangunan. Anggaran itu dibutuhkan untuk menuntaskan program-program yang telah ditetapkan para kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Komunikasi Langsung ke Pusat Dianggap Perlu
Menurut Rudy, seluruh kepala daerah memiliki pandangan yang sama. Kondisi fiskal Kaltim perlu disampaikan secara utuh kepada pemerintah pusat, bukan hanya melalui surat atau kanal birokrasi.
“Intinya seluruh kepala daerah se-Kaltim meminta untuk bisa bersilaturahmi kepada Menteri Keuangan. Insyaallah kami akan segera melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan nanti akan bersama-sama ke sana,” ujarnya usai rakor.
Langkah bersama ini dinilai sebagai upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat. Dengan begitu, persoalan fiskal yang dihadapi Kaltim dapat dipahami secara utuh oleh pengambil kebijakan di tingkat nasional.
Jadwal Pertemuan Masih Dimatangkan
Rudy belum merinci kapan tepatnya pertemuan dengan Menteri Keuangan akan digelar. Jadwal disebutnya masih akan dikoordinasikan bersama seluruh kepala daerah.
“Insyaallah secepatnya. Nanti kita akan tentukan waktunya bersama,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri Gubernur Kaltim bersama 10 kepala daerah dan sekretaris daerah kabupaten/kota. Keluhan yang sama dirasakan seluruh daerah, baik yang memiliki pendapatan besar maupun yang bergantung pada transfer pusat.
