KALIMANTAN TIMUR — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa pagu indikatif sebesar Rp98,47 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Ia menyebut dana tersebut akan diarahkan untuk membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi, memelihara jalan dan jembatan, hingga memperluas akses air minum dan sanitasi.
Alokasi Terbesar untuk Prasarana Strategis dan Bina Marga
Dari total pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah, alokasi terbesar digelontorkan untuk bidang Prasarana Strategis sebesar Rp31,53 triliun. Anggaran ini akan mendukung program prioritas nasional seperti pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi sekolah keagamaan, dan penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana di Sumatera.
Bidang Bina Marga mendapat jatah Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, penggantian jembatan, serta pembangunan flyover, underpass, dan jembatan gantung. Sementara itu, bidang Sumber Daya Air dialokasikan Rp25,44 triliun yang difokuskan pada pembangunan jaringan irigasi dan pengendali banjir.
Dody: Infrastruktur adalah Syarat Tumbuhnya Ekonomi dan Industri
Menurut Dody, produktivitas petani, pelaku usaha, dan industri sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang berfungsi baik. Ia mencontohkan, petani membutuhkan irigasi andal, sementara pelaku industri memerlukan konektivitas jalan yang memadai dan akses air baku yang terjamin.
“Investasi dan industri juga tidak tumbuh di atas rencana semata. Keduanya membutuhkan konektivitas, air baku, kawasan yang tertata, pengendalian risiko bencana, dan layanan dasar yang dapat diandalkan,” ujar Dody dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Bidang Cipta Karya Fokus pada Air Minum dan Sanitasi
Untuk bidang Cipta Karya, pemerintah mengalokasikan Rp11,07 triliun yang akan digunakan untuk memperluas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), mengelola air limbah dan persampahan, serta mengembangkan kawasan strategis nasional. Sebagian dana juga dialokasikan untuk menangani infrastruktur layanan dasar di wilayah pasca bencana.
Dody menekankan bahwa penganggaran negara memerlukan kehati-hatian. Karena itu, pihaknya menyampaikan kebutuhan ini secara terbuka dan terukur, berbasis pada fungsi layanan infrastruktur publik. “Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak,” katanya.
Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2027
Kementerian PU menilai Rencana Kerja Anggaran 2027 ini akan menjadi faktor penentu dalam menjaga dan memperluas layanan infrastruktur dasar. Selain itu, kebijakan ini juga dirancang untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun tersebut. Seluruh program akan dieksekusi dengan mempertimbangkan efektivitas dan dampak langsung bagi masyarakat.
