SANGATTA — Sebanyak 9.961 anak di Kabupaten Kutai Timur tercatat tidak bersekolah berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen. Angka itu disebut masih berpotensi berubah seiring proses pemutakhiran data yang kini tengah berjalan.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdikbud Kutim, Heri Purwanto, mengatakan keterlibatan operator desa menjadi penentu akurasi data di lapangan. Mereka diminta memastikan setiap data anak tidak sekolah (ATS) sesuai kondisi riil di desa masing-masing.
Verifikasi Lapangan Jadi Kunci Perbaikan Data
Selama ini sejumlah data dinilai tidak lagi relevan. Ada anak yang sebenarnya sudah pindah domisili ke luar Kutim, tapi namanya masih tercatat. Sebaliknya, ada pula yang sudah lulus SMA bahkan tengah menempuh kuliah namun belum dilakukan pemutakhiran data.
Untuk menjawab persoalan itu, Disdikbud Kutim menggelar Advokasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PP-ATS) Tahap I di Sangatta pada 5–8 Agustus 2026. Sebanyak 83 peserta dilibatkan, terdiri dari operator desa, penilik PAUD dan PNF, koordinator wilayah, serta sekretariat Tim Pencegahan dan Penanganan (TPP) ATS.
Operator Desa dan Sekolah Punya Tugas Berbeda
Heri menjelaskan pembagian tugas dalam verifikasi ini. Anak yang belum pernah bersekolah akan diverifikasi oleh operator desa. Sementara anak yang putus sekolah maupun lulus tapi tidak melanjutkan pendidikan, menjadi tanggung jawab operator sekolah.
"Hasil verifikasi akan dimasukkan ke sistem milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), termasuk ke aplikasi daerah yang kini sedang dikembangkan oleh Disdikbud Kutim, sebagai data pembanding kondisi riil di lapangan," kata Heri di Sangatta, Jumat.
Target Verifikasi Selesai dalam Dua Bulan
Setelah mengikuti advokasi, para operator desa diberi waktu satu hingga dua bulan untuk melakukan verifikasi langsung. Hasil temuan di lapangan nantinya menjadi dasar penyusunan program penanganan ATS yang lebih tepat sasaran.
Langkah ini diambil karena tingginya angka anak tidak sekolah di Kutai Timur menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Data yang valid menjadi prasyarat utama agar intervensi program, baik berupa bantuan pendidikan maupun penjangkauan kembali anak putus sekolah, bisa menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan.
"Target kami, setelah pelatihan ini langsung melakukan verifikasi lapangan, sehingga kami punya data valid sebagai dasar menyusun program penanganan ATS," ujar Heri.
