SAMARINDA — Kebijakan efisiensi anggaran memaksa Pemerintah Kota Samarinda memangkas alokasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) tahun 2026. Setiap RT yang sebelumnya mendapat jatah Rp100 juta per tahun, kini hanya menerima Rp75 juta dalam satu tahap.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan penyesuaian ini di kantor DPRD Samarinda, Rabu (13/5/2026). Ia menegaskan Probebaya tetap menjadi program strategis daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Anggaran Bisa Ditambah di APBD Perubahan
Andi Harun membuka peluang penambahan dana di sisa tahun berjalan. Jika kondisi keuangan daerah memungkinkan, sisa Rp25 juta per RT akan dialokasikan dalam APBD Perubahan.
“Kalau anggaran kita cukup akan kita alokasikan sisanya Rp25 juta di APBD perubahan,” ujar Andi.
Program ini mencakup tiga sektor utama: pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat kelurahan yang berbasis RT.
Bukan Sekadar Bansos, Tapi Belanja Produktif
Wali Kota menekankan Probebaya bukan bantuan sosial biasa. Ia menyebut program ini sebagai belanja produktif yang memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Probebaya ini salah satu belanja yang berkategori produktif dan berkualitas. Hasilnya bisa kita lihat, pertumbuhan ekonomi Samarinda relatif stabil dibanding daerah lain,” jelas Andi Harun.
Pemerintah pusat memang menginstruksikan agar belanja daerah di tengah efisiensi difokuskan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Probebaya dinilai memenuhi kriteria tersebut.
Kontribusi terhadap Ekonomi Lokal
Sejak berjalan, program ini dinilai menyumbang pertumbuhan ekonomi Samarinda secara signifikan. Setiap RT memiliki kewenangan mengelola dana untuk proyek-proyek yang sesuai kebutuhan warganya, mulai dari perbaikan jalan lingkungan hingga kegiatan usaha bersama.
Andi Harun memastikan meskipun anggaran dipotong, program tetap berjalan. “Dan saat ini kita melakukan penyesuaian dari sebelumnya tiap tahun Rp100 juta, tahun ini baru kita alokasikan Rp75 juta dalam satu tahap,” katanya.
Dengan pola penganggaran bertahap, Pemkot Samarinda berharap program ini tetap mampu mendorong kemandirian masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.
