KALIMANTAN TIMUR — Pemerintah Iran menanggung subsidi besar untuk setiap liter bensin yang dijual ke masyarakat. Presiden Masoud Pezeshkian mengungkapkan, negara membayar sekitar 1,3 juta rial atau setara USD0,65 untuk setiap liter bensin dari kilang. Padahal, harga jual termurah kepada publik hanya 15.000 rial per liter. Dua kategori lain masing-masing dibanderol 30.000 rial dan 50.000 rial per liter.
Selisih antara biaya produksi dan harga jual membuat anggaran subsidi membengkak. Kondisi ini diperparah perang yang menghentikan jalur impor dan sanksi AS yang mengganggu ekspor energi. Untuk menutup defisit pasokan, pemerintah meningkatkan produksi kilang dan mencampur produk petrokimia, meski kualitas BBM jadi lebih rendah.
Kepala Optimalisasi Energi Iran Esmail Saghab-Esfahani menyebutkan, pemerintah memiliki tiga opsi kebijakan untuk mengatasi tekanan fiskal. Pertama, mempertahankan harga saat ini dengan sistem distribusi berbasis kuota. Kedua, memberikan jatah 30 liter BBM bersubsidi per bulan kepada seluruh warga, termasuk yang tidak memiliki kendaraan. Ketiga, meliberalisasi harga BBM menjadi sekitar 872.000 rial atau USD0,44 per liter.
Skenario ketiga dinilai paling berisiko terhadap perekonomian. Kenaikan harga BBM langsung mendongkrak biaya transportasi dan logistik, yang akhirnya dibebankan ke konsumen melalui harga barang dan jasa. Pemerintah sempat menguji skema ini di Provinsi Kerman pada Agustus, namun rencana itu batal di menit-menit terakhir.
Presiden Pezeshkian mengakui pemerintah berada dalam posisi sulit. "Saya memahami bahwa kita sekarang menghadapi banyak masalah di masyarakat. Kami melakukan yang terbaik agar rakyat tidak terdampak, tetapi musuh melakukan segala upaya agar kami tidak berhasil," ujarnya dikutip dari Al Jazeera, Selasa (25/8/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah memburuknya nilai tukar rial yang terus tertekan akibat sanksi ekonomi. Iran menghadapi dilema besar: menaikkan harga BBM berisiko memicu gejolak sosial seperti 2019, tetapi mempertahankan subsidi justru menguras kas negara yang semakin tipis.
Jika opsi liberalisasi harga dieksekusi, dampaknya langsung terasa pada daya beli masyarakat. Sektor transportasi publik dan pengiriman barang menjadi sektor pertama yang merespons kenaikan harga. Efek berantainya menjalar ke harga bahan pokok yang saat ini sudah tertekan inflasi akibat perang.
Para pengamat menilai keputusan ini menjadi ujian terbesar bagi pemerintahan Pezeshkian. Di satu sisi, reformasi subsidi diperlukan untuk menyelamatkan fiskal negara. Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi memicu protes massal di tengah ekonomi yang rapuh. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Iran belum mengumumkan keputusan final terkait opsi yang akan diambil.