KALIMANTAN TIMUR — Kebijakan insentif kendaraan listrik roda dua kembali menjadi perdebatan. Setelah resmi dipangkas menjadi Rp3 juta, sejumlah pihak menilai angka tersebut tidak akan banyak mengubah peta persaingan di pasar motor nasional. Yannes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif, menegaskan bahwa nominal segitu belum cukup untuk mendorong perpindahan massal dari motor konvensional ke motor listrik.
"Secara ekonomi, insentif Rp3 juta belum cukup kuat mendorong daya beli massal untuk beralih ke motor listrik," ujar Yannes saat dihubungi Senin (24/8/2026). Ia menjelaskan bahwa pembeli motor di segmen 110-125cc adalah kelas menengah-bawah yang mengandalkan kendaraannya sebagai alat produksi dan aset likuid.
Karakter konsumen ini berbeda jauh dengan pembeli kendaraan premium. Keputusan mereka tidak ditentukan oleh kalkulasi penghematan biaya listrik dalam lima tahun ke depan, melainkan oleh besaran uang muka, besaran cicilan bulanan, dan kepastian harga jual kembali motor tersebut.
"Keputusan mereka akan sangat ditentukan oleh uang muka, cicilan, dan kepastian nilai jual kembali, bukan hanya penghematan listrik jangka panjang," tegasnya. Dengan insentif yang lebih kecil, simulasi kredit motor listrik menjadi kurang menarik karena porsi DP yang harus disiapkan konsumen tetap tinggi.
Pemangkasan subsidi ini membuat jarak harga antara motor listrik dan motor BBM konvensional tetap menganga. Di kelas 110-125cc, persaingan harga sangat ketat dan konsumen punya banyak pilihan alternatif dengan dukungan layanan purna jual yang sudah mapan.
Kondisi ini diperparah dengan kesiapan infrastruktur pendukung yang belum merata. Kekhawatiran soal ketersediaan baterai dan lokasi pengecasan masih menjadi pertimbangan tambahan yang membuat calon pembeli ragu untuk berpindah. Meski pemerintah gencar membangun ekosistem, realitas di lapangan—terutama di luar Pulau Jawa—masih jauh dari kata memadai.
Dengan kombinasi hambatan harga dan infrastruktur, target pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik berpotensi tidak tercapai. Insentif yang ada saat ini belum mampu mengkompensasi kekurangan dari sisi ekosistem pendukung.
Pekerjaan rumah pemerintah ke depan adalah mengkaji ulang kebijakan ini—baik dari sisi besaran nominal maupun skema penyaluran yang lebih tepat sasaran. Tanpa perubahan signifikan, motor listrik akan tetap menjadi pilihan kedua bagi mayoritas konsumen Indonesia, bukan yang utama.