KALIMANTAN TIMUR — Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang MPR pada Jumat (14/08) memuat sejumlah klaim yang perlu diverifikasi. BBC News Indonesia menelusuri data dan fakta di lapangan terkait tiga program utama yang disebut dalam pidato tersebut.
Prabowo menyatakan komitmennya melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengklaim tidak akan membiarkan stunting atau gizi buruk di Indonesia. Ia menyebut angka stunting di beberapa tempat mencapai 25 persen atau satu dari empat anak.
"Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan. Dengan efisiensi," kata Prabowo dalam pidatonya.
Data menunjukkan ketimpangan distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari total 27.469 unit SPPG di Indonesia, hanya satu persen yang beroperasi di Provinsi Papua.
Sebaliknya, Pulau Jawa menyerap 53 persen dari total SPPG. Padahal, angka stunting terendah justru berada di Bali (8,7 persen), Jawa Timur (14,7 persen), dan Kepulauan Riau (15 persen).
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat kasus keracunan akibat MBG mencapai 40.759 orang selama periode 2025 hingga Agustus 2026. Insiden terbaru terjadi di Berastagi, Sumatera Utara dan Kabupaten Jayapura, Papua.
Presiden mengklaim telah mendirikan 10.000 Koperasi Merah Putih (Kopdes) dan menargetkan 30.000 unit pada akhir tahun. Dari jumlah tersebut, 3.300 koperasi disebut sudah beroperasi optimal.
"Untuk pertama kali, negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga tidak bisa kita dipermainkan dengan saudagar yang akan mempermainkan pasar," ujar Prabowo.
Peneliti di lembaga riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menilai klaim ini sukar dipercaya karena minim transparansi. Ia menyebut isu "koperasi menjadi sumber dana bagi penguasa" wajar tumbuh di masyarakat akibat ketidakjelasan orientasi program.
"Implementasi kopdes di lapangan menjadi sorotan masyarakat karena tidak memberikan manfaat, tujuan pembentukan yang kabur, dan lokasi-lokasi yang dipertanyakan," tuturnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2025 telah memberikan lima rekomendasi tata kelola bersih untuk Kopdes. Lembaga antirasuah itu meminta Kementerian Koperasi menjamin transparansi anggaran serta mencegah manipulasi data yang berujung pada koperasi fiktif.
Prabowo mengklaim swasembada pangan tercapai hanya dalam satu tahun, padahal target awal empat tahun. Delapan komoditas disebut telah mencapai swasembada, termasuk beras, jagung, telur, dan gula.
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menyebut klaim ini tidak dilengkapi data dan bukti yang memadai. Ia mempertanyakan logika percepatan target dari empat tahun menjadi satu tahun.
"Data setahun itu tentu harus logis. Sampai hari ini, kejelasan data, logika, swasembada yang awalnya dirancang empat tahun menjadi satu tahun itu tidak ada. Peraturan yang ada juga tidak sinkron," kata Feri.
Feri juga meragukan klaim stok 5 juta ton beras di Badan Urusan Logistik (Bulog). Ia mengkorelasikan angka tersebut dengan data impor tahun 2023 dan 2024 yang jumlahnya sinkron.
"Jadi, bukan tidak mungkin bahwa apa yang di Bulog adalah selama ini hasil impor. Bukan hasil panen beras di sawah," ujarnya.
Guru Besar IPB University, Dwi Andreas Santosa, sebelumnya juga pernah menyoroti hal serupa. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menyebut stok cukup tanpa memeriksa kondisi beras, termasuk persentase kerusakan.