KALIMANTAN TIMUR — Pemerintah menggelontorkan subsidi BBM hingga Rp500 miliar setiap hari untuk memenuhi konsumsi sepeda motor. Angka itu diasumsikan dari 1 liter pertalite per motor per hari, kata Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi APINDO, dalam keterangan tertulis Kamis (23/7). Menurutnya, motor listrik nasional yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi solusi pengurangan subsidi sekaligus emisi.
Ajib menghitung jika seluruh pengguna motor beralih ke listrik, penghematan subsidi BBM mencapai lebih dari Rp500 miliar per hari. "Saat ini, teridentifikasi pengguna motor di Indonesia lebih dari 145 juta unit," ujarnya. Angka itu belum termasuk potensi penurunan impor BBM dan dampak lingkungan.
Pertama, produk harus memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 50 persen, termasuk kekayaan intelektual lokal. Komponen seperti sasis, bodi, dan kelistrikan wajib diproduksi dalam negeri. "Bagian-bagian komponen harus menumbuhkan industri-industri kecil sehingga ekosistem ekonominya bisa memberikan dampak luas ke masyarakat," kata Ajib.
Kedua, rantai pasok komponen lokal harus terbentuk. Ajib menambahkan rantai pasok ini bisa menggandeng koperasi atau persatuan industri kecil-menengah otomotif. Tanpa dua syarat itu, motor listrik nasional hanya sekadar stempel ulang produk asing.
Ajib merinci tiga hal positif. Pertama, kesesuaian desain dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, bukan sekadar merancang tapi menciptakan alat ekonomi produktif. Kedua, pengurangan emisi gas buang hingga lebih dari 95 persen, sejalan dengan target green economy presiden. Ketiga, pengurangan subsidi BBM yang membebani APBN.
Ajib mengingatkan satu catatan kritis: apakah motor listrik nasional benar-benar produk dalam negeri atau hanya rebranding motor asing. Pernyataan ini muncul setelah Prabowo akhir pekan lalu menyatakan Indonesia bakal segera memiliki motor listrik produksi dalam negeri yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.
Pemerintah disebut akan melimpahkan proyek motor listrik nasional kepada satu perusahaan, namun hingga kini identitasnya belum diungkap. Ajib mendorong transparansi agar publik bisa mengawasi pemenuhan TKDN dan rantai pasok lokal. "Motor listrik nasional harus benar-benar menjadi motor rakyat, bukan motor impor yang dicap lokal," tegasnya.