Pengadilan Hangzhou menetapkan bahwa penggantian tenaga kerja manusia oleh kecerdasan buatan (AI) merupakan pilihan bisnis dan bukan alasan hukum untuk pemecatan sepihak. Putusan ini mewajibkan perusahaan membayar kompensasi jauh lebih tinggi jika gagal menawarkan posisi alternatif yang layak bagi karyawan terdampak. Langkah hukum tersebut menjadi preseden penting di tengah masifnya adopsi AI generatif yang mengancam stabilitas pasar kerja global.
Keputusan hukum terbaru di China memberikan batasan tegas bagi perusahaan yang ingin melakukan efisiensi lewat otomatisasi. Pengadilan Menengah Hangzhou menolak argumen sebuah perusahaan teknologi yang menganggap kehadiran AI sebagai "keadaan darurat" atau hambatan operasional yang mengharuskan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hakim menegaskan bahwa adopsi teknologi adalah keputusan manajemen yang konsekuensi finansialnya harus ditanggung perusahaan, bukan dibebankan kepada pekerja.
Dalam pertimbangannya, pengadilan menyatakan bahwa penggunaan AI tidak memenuhi syarat sebagai "kondisi negatif" seperti kebangkrutan atau kesulitan operasional yang tidak dapat dihindari. Perusahaan tidak bisa begitu saja menghapus posisi staf manusia dan menggantinya dengan bot tanpa memberikan paket pesangon yang signifikan. Keputusan ini memperjelas kedudukan hukum bahwa efisiensi teknologi tidak secara otomatis menghapus kewajiban kontrak kerja yang sedang berjalan.
Pemerintah China melalui Dewan Negara juga mempublikasikan laporan kasus ini sebagai prinsip hukum baru. Meskipun perusahaan tetap diperbolehkan mengganti manusia dengan AI, mereka kini menghadapi risiko biaya legal dan kompensasi yang jauh lebih mahal. Secara esensial, pengadilan menutup celah bagi korporasi yang mencoba menggunakan narasi "kemajuan teknologi" untuk menghindari kewajiban pembayaran pesangon penuh.
Kasus ini bermula dari seorang pekerja bernama Zhou yang bertugas di bagian penjaminan kualitas (quality assurance). Perusahaannya mulai mengintegrasikan AI untuk menangani sebagian besar tanggung jawab Zhou, lalu menawarkan demosi dengan pemotongan gaji mencapai 40 persen. Zhou menolak tawaran tersebut, yang berujung pada pemutusan kontrak sepihak oleh pihak manajemen dengan alasan disrupsi teknologi.
Zhou membawa sengketa ini ke Pengadilan Rakyat Distrik Yuhang di Hangzhou sebelum akhirnya dimenangkan kembali di tingkat banding. Majelis hakim memutuskan bahwa tawaran posisi alternatif dengan gaji yang jauh lebih rendah tidak dianggap sebagai solusi yang wajar. Ironisnya, pekerjaan harian Zhou sebelumnya justru melibatkan pelatihan dan pengecekan akurasi jawaban yang dihasilkan oleh model bahasa besar (LLM) milik perusahaan tersebut.
Langkah pengadilan ini muncul di saat China menghadapi perlambatan ekonomi dan tantangan besar dalam menjaga ketersediaan lapangan kerja bagi 1,41 miliar penduduknya. Beijing berada di posisi dilematis: mereka sangat mendorong adopsi AI untuk memenangkan persaingan teknologi global, namun tidak bisa membiarkan pengangguran massal terjadi akibat otomatisasi yang tidak terkendali.
Hangzhou, yang dikenal sebagai pusat inovasi AI di China, kini menjadi titik awal pengetatan regulasi ketenagakerjaan berbasis teknologi. Dengan menetapkan AI sebagai pilihan bisnis (business choice) dan bukan keniscayaan (inevitable), pemerintah secara tidak langsung memaksa sektor swasta untuk berpikir dua kali sebelum melakukan PHK massal demi algoritma.
Putusan ini tidak membuat PHK akibat AI menjadi ilegal, namun mengubah struktur biayanya secara drastis. Perusahaan yang ingin mengganti staf dengan AI kini memiliki dua pilihan: menawarkan posisi baru dengan remunerasi setara atau membayar kompensasi pelanggaran kontrak yang sangat mahal. Pola ini diprediksi akan memperlambat laju penggantian tenaga kerja manusia di sektor-sektor sensitif.
Tren ini juga mulai terlihat di pusat teknologi lain seperti Beijing, di mana seorang pekerja tech memenangkan gugatan serupa tahun lalu. Bagi industri teknologi di Asia, termasuk Indonesia, kasus di China ini menjadi sinyal bahwa regulasi ketenagakerjaan mulai mengejar ketertinggalan dari pesatnya perkembangan AI generatif. Perusahaan tidak lagi bisa berlindung di balik jargon inovasi untuk melakukan efisiensi tanpa beban finansial.