SAMARINDA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Samarinda terkait kasus kematian seorang siswa yang viral belakangan ini. Peristiwa tragis tersebut dinilai menjadi rapor merah bagi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) di ibu kota Kalimantan Timur.
Anggota DPRD Samarinda menegaskan bahwa insiden ini merupakan bukti nyata adanya lubang besar dalam pendataan warga miskin. Pemerintah dianggap gagal mendeteksi keluarga yang benar-benar membutuhkan intervensi bantuan perlengkapan sekolah dasar bagi anak-anak mereka.
Kritik ini muncul setelah terungkapnya kondisi ekonomi keluarga siswa tersebut yang memprihatinkan hingga tidak mampu membeli sepatu layak. Pihak legislatif memandang seharusnya sistem jaring pengaman sosial pemerintah daerah mampu menjangkau kasus-kasus ekstrem seperti ini sebelum berujung fatal.
Ketidakakuratan data menyebabkan bantuan seringkali tidak tepat sasaran atau bahkan tidak sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan. Legislator menyebut kasus siswa bersepatu sempit ini sebagai puncak gunung es dari masalah kemiskinan yang tidak terpotret dengan baik oleh dinas terkait.
DPRD menengarai proses verifikasi di lapangan tidak berjalan maksimal sehingga warga yang berada di bawah garis kemiskinan justru luput dari daftar penerima manfaat. Hal ini memicu desakan agar Pemkot Samarinda melakukan validasi ulang data kemiskinan secara door-to-door atau langsung ke rumah warga.
Langkah validasi ulang dianggap krusial agar anggaran pendidikan dan bantuan sosial benar-benar dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Parlemen menekankan bahwa akurasi data adalah kunci utama agar program pemerintah daerah tidak menjadi sia-sia.
"Kematian siswa ini bukan hanya musibah, tapi ada unsur kelalaian pemerintah dalam pendataan penerima bansos," bunyi pernyataan sikap dari pihak DPRD Samarinda. Penataan ulang skema bantuan sosial kini menjadi prioritas yang dituntut oleh pihak legislatif kepada jajaran eksekutif.
DPRD Samarinda berkomitmen akan terus mengawal proses perbaikan data ini agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Pemerintah kota diminta lebih proaktif dalam menjemput bola terhadap warga yang mengalami kesulitan ekonomi akut di tengah kota.