Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Kalimantan Timur mempercepat penanaman komoditas pangan di tengah ancaman kekeringan yang mulai melanda sejumlah wilayah. Hingga Agustus, realisasi luas tambah tanam (LTT) telah mencapai 80 persen dari target pemerintah pusat sebesar 2.400 hektare untuk menjaga stabilitas produksi.
SAMARINDA — Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Kalimantan Timur mempercepat penanaman komoditas pangan di tengah ancaman kekeringan yang mulai melanda sejumlah wilayah. Langkah ini ditempuh untuk menjaga luas tambah tanam (LTT) tetap konsisten dan mempertahankan produksi pangan daerah.
Kepala DTPH Kaltim Fahmi Himawan mengungkapkan, realisasi penanaman hingga saat ini sudah cukup menggembirakan. Dari target pemerintah pusat sekitar 2.400 hektare hingga Agustus, capaiannya sudah menembus angka 80 persen.
Target 2.400 Hektare dan Sebaran Lahan Pertanian
Fahmi menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam diskusi terkait kesiapsiagaan pangan daerah Kaltim di tengah cuaca ekstrem. Percepatan penanaman dinilai krusial sebelum kondisi kesulitan air semakin meluas.
Berdasarkan pendataan aktif petugas lapangan, sekitar 2.400 hektare lahan potensial tersebar di tujuh kabupaten/kota pada Agustus. Dari luasan tersebut, 200 hektare di antaranya berada dalam kondisi kekeringan berat, sementara sisanya masuk kategori kekeringan sedang dan ringan.
Potensi Gagal Panen di Tengah Kemarau
Meski percepatan tanam berjalan, risiko gagal panen tetap mengintai. Lahan dengan kondisi kekeringan ringan masih memiliki peluang untuk dipanen, namun potensi kegagalannya diperkirakan sekitar 20 persen. Sementara pada kondisi sedang, risiko gagal panen berada di kisaran 20 hingga 50 persen.
"Lahan dengan kondisi kekeringan berat harus menjadi perhatian, karena berpotensi mengalami gagal panen sekitar 50 hingga 100 persen. Namun, kami berharap kondisi tersebut tidak terjadi," jelas Fahmi.
Kasus Puso di Paser dan Bantuan untuk Petani
Kegiatan panen pada Agustus masih dapat berjalan dan belum ada laporan lahan puso atau gagal panen. Kasus puso sebelumnya tercatat pada Juli dengan luas sekitar 25 hektare di Kabupaten Paser.
"Terkait lahan yang mengalami puso, informasi yang kami terima akan ada tindak lanjut dari Dinas Pertanian Kabupaten Paser berupa bantuan kepada petani yang terdampak," katanya.
Dukungan Pompa Hingga Subsidi BBM untuk Petani
Pemerintah menyiapkan berbagai langkah penanganan sesuai kondisi masing-masing wilayah. Jika ketersediaan air masih ada tetapi petani mengalami keterbatasan alat, pemerintah dapat mengupayakan bantuan pompa. Apabila alat sudah tersedia namun terkendala bahan bakar, disiapkan skema dukungan berupa subsidi BBM.
Upaya ini dilakukan melalui sinergi bersama pemerintah pusat, Balai Besar/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP), instansi vertikal, serta dinas pertanian di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan, petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) bersama tim dari UPTD Perlindungan Tanaman akan turun langsung melakukan pemantauan di lokasi terdampak. "Tim di lapangan akan terus melakukan pendataan dan melihat kebutuhan masing-masing lokasi, sehingga bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi petani," pungkas Fahmi.
