SAMARINDA — Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Kalimantan Timur menetapkan Desa Loa Duri Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), sebagai lokasi percontohan prioritas program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM). Program ini dirancang sebagai ruang musyawarah inklusif untuk meredam potensi konflik sosial sedini mungkin di tengah masyarakat.
"Kami merancang program ini sebagai ruang musyawarah inklusif untuk meredam potensi konflik sedini mungkin di tengah masyarakat," kata Kepala Kanwil Kementerian HAM Kaltim Umi Laili di Samarinda, Rabu.
Sengketa Lahan Mendominasi Aduan Warga
Penetapan Desa Loa Duri Ilir bukan tanpa alasan. Hasil pemetaan kerawanan perselisihan warga di tingkat pedesaan menunjukkan urgensi langkah pencegahan komprehensif. Saat ini, sejumlah aduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia memang telah masuk ke Kanwil Kementerian HAM Kaltim.
"Sengketa pertanahan dan alih fungsi lahan garapan menjadi jenis aduan masyarakat yang sangat mendominasi di wilayah kita saat ini," ungkap Umi.
Gugus Tugas Perdamaian Libatkan Tokoh Adat dan Agama
Untuk menekan angka sengketa, pembentukan Gugus Tugas Perdamaian menjadi kunci. Tim ini merangkul jajaran aparat penegak hukum, instansi vertikal, pemangku adat, dan tokoh agama setempat. Sinergi lintas sektor tersebut diyakini mampu memfasilitasi penyelesaian persoalan pelik warga melalui pendekatan dialog damai tanpa kekerasan.
Pendekatan kekeluargaan ini difokuskan agar setiap perselisihan kecil dapat segera ditangani secara proaktif sebelum membesar menjadi konflik terbuka. Keberhasilan deteksi dini di daerah lain menjadi bukti kolaborasi terpadu efektif menyelesaikan berbagai ketegangan hingga isu sensitif.
Kampung REDAM Bontang Jadi Bukti Keberhasilan
Sebelum Kukar, pemerintah telah membentuk Kampung REDAM beserta tim gugus tugasnya di wilayah Kota Bontang. Umi menilai keberhasilan deteksi dini di daerah tersebut membuktikan bahwa kolaborasi terpadu sangat efektif menyelesaikan berbagai ketegangan.
"Keberhasilan deteksi dini di daerah membuktikan kolaborasi terpadu sangat efektif menyelesaikan berbagai ketegangan hingga isu sensitif lainnya," ujarnya.
Koordinasi Teknis dengan Pemkab Kukar Dimatangkan
Saat ini pihak kementerian terus mematangkan koordinasi teknis bersama pemerintah kabupaten untuk mempercepat proses usulan legalitas program pedesaan tersebut. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam merawat jalinan perdamaian berkelanjutan di Kalimantan Timur.
"Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam merawat jalinan perdamaian berkelanjutan di Kalimantan Timur," tegas Umi.
"Kami akan terus memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan serta pemenuhan hak-hak asasinya secara adil dan utuh di lapangan," pungkasnya.
