SAMARINDA — Puluhan jaksa di 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur mulai bergerak menyisir dokumen pengelolaan program Makan Bergizi Gratis. Perintah ini turun langsung dari Kejati Kaltim sebagai respons atas penyidikan dugaan korupsi yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung di tingkat pusat.
Apa yang Dicari Jaksa di Setiap SPPG?
Data yang diminta mencakup laporan keuangan harian, daftar penerima manfaat, hingga dokumen pengadaan bahan baku di setiap SPPG. Kejari di masing-masing daerah diminta mencocokkan realisasi anggaran dengan laporan yang disetorkan ke pusat.
“Kami instruksikan untuk mengumpulkan seluruh dokumen SPPG tanpa terkecuali. Ini bagian dari dukungan terhadap penyidikan Kejagung,” ujar sumber di lingkungan Kejati Kaltim, Selasa (18/2).
Modus: Mark-up Harga Bahan Baku?
Penyidikan awal Kejagung mengarah pada indikasi mark-up harga bahan pangan di beberapa SPPG. Selisih harga antara faktur dan harga pasar disebut mencapai puluhan persen di sejumlah titik distribusi.
Di Kalimantan Timur, program MBG menjangkau ribuan siswa di wilayah perkotaan dan pedalaman. Setiap SPPG mengelola dana harian untuk memasak dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah sasaran. Celah pengawasan di titik inilah yang kini menjadi fokus jaksa.
Mengapa Data Dapur Jadi Kunci?
SPPG adalah unit paling depan dalam rantai program. Di sinilah uang negara berubah menjadi bahan masak. Jika ada kebocoran, titik paling rawan ada di pembelian bahan, pengelolaan stok, hingga jumlah porsi yang dikirim.
“Kalau ada satu SPPG yang mark-up harga beras atau lauk, dalam sebulan kerugiannya bisa ratusan juta,” tambah sumber yang sama.
Langkah Kejati Kaltim Selanjutnya
Setelah data terkumpul, Kejati akan melakukan rekonsiliasi dengan temuan awal Kejagung. Jika ditemukan indikasi kuat, penyidikan bisa dinaikkan ke tahap penetapan tersangka. Sejauh ini, belum ada pejabat atau pengelola SPPG di Kaltim yang diperiksa secara resmi.
Program MBG sendiri merupakan program prioritas nasional yang menyasar anak sekolah dan ibu hamil. Di Kaltim, program ini berjalan sejak awal 2025 dan melibatkan puluhan dapur umum di berbagai kecamatan.
