SAMARINDA — Anggaran negara mengalir deras ke Kalimantan Timur pada awal tahun ini. Hingga akhir Mei 2026, pemerintah pusat telah membelanjakan Rp15,02 triliun dari total pagu yang mencapai Rp39,81 triliun. Angka ini setara dengan 37,74 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan di provinsi tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim, Tjahjo Purnomo, memaparkan rincian serapan tersebut di Samarinda, Senin. Ia menyebut belanja pemerintah pusat (BPP) menjadi motor utama dengan realisasi Rp6,2 triliun atau 34,99 persen dari pagu.
Belanja Modal Didominasi Proyek Jalan Tol
Dari total BPP, belanja modal menjadi pos terbesar yang terserap. Realisasinya mencapai Rp3,16 triliun. "Sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan tol sebagai dukungan infrastruktur IKN," ujar Tjahjo.
Sementara itu, belanja pegawai di Kaltim tercatat sudah terserap Rp2,03 triliun atau 44,86 persen dari pagu. Adapun belanja barang baru terealisasi Rp998,78 miliar atau 26,43 persen dari pagu.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Ikut Tumbuh
Penyaluran dana transfer ke daerah hingga akhir Mei mencapai Rp8,82 triliun atau 39,96 persen dari pagu. Tjahjo mencatat pertumbuhan positif pada sejumlah pos dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
- Dana Alokasi Umum (DAU): terealisasi Rp5,07 triliun (43,93 persen).
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Rp2,72 miliar (11,04 persen).
- DAK Nonfisik: Rp1,19 triliun (44,26 persen).
- Dana Desa: tersalur Rp106,24 miliar (39,97 persen).
Namun, ada satu pos yang menurun. Dana Bagi Hasil (DBH) hanya terealisasi Rp2,44 triliun atau 32,41 persen dari pagu, lebih rendah dari capaian tahun lalu.
KUR dan Pembiayaan UMKM: 23.902 Debitur Terserap
Belanja negara tak hanya untuk infrastruktur fisik. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kaltim telah mencapai Rp2,05 triliun yang disalurkan kepada 23.902 debitur. Untuk usaha mikro, realisasinya mencapai Rp28,67 miliar yang diterima oleh 4.323 debitur.
"Secara keseluruhan, kinerja fiskal Kaltim hingga Mei 2026 menunjukkan performa yang solid," kata Tjahjo. Ia menambahkan bahwa APBN menjadi motor penggerak utama yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong momentum pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.
