KALIMANTAN TIMUR — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah pusat menaruh perhatian serius pada pemulihan lahan pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tiga provinsi ini sebelumnya dilanda bencana hidrometeorologi yang merusak ribuan hektare lahan produktif.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari menteri, gubernur, hingga bupati dan wali kota, agar penanganan lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi berjalan maksimal,” kata Amran saat meninjau rehabilitasi lahan di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, dikutip Senin (8/6).
Anggaran dan Realisasi di Lapangan
Pemerintah mengalokasikan bantuan lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemulihan. Anggaran ini mencakup perbaikan infrastruktur pertanian hingga dukungan sarana produksi bagi petani.
Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mencatat, hingga akhir Mei 2026, realisasi bantuan pertanian telah mencapai Rp877,126 miliar. Dana tersebut digunakan untuk program rehabilitasi sawah, optimalisasi lahan, serta pembangunan jaringan irigasi.
Pada periode yang sama, sebanyak 9.931 hektare sawah berhasil direhabilitasi dari total target 42.702 hektare lahan terdampak. Angka ini menunjukkan progres signifikan meski masih tersisa sekitar 32.771 hektare yang harus dipulihkan.
Integrasi ke Rencana Induk Tiga Tahun
Pemulihan lahan ini tidak bersifat jangka pendek. Pemerintah telah mengintegrasikan program tersebut ke dalam dokumen Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan Renduk akan menjadi acuan utama pemerintah dalam mengawal proses pemulihan permanen selama tiga tahun ke depan, yakni 2026-2028.
“Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab-rekon. Kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga. Dokumen ini kemudian disandingkan oleh Bappenas dan dikawal oleh Satgas PRR,” ujar Tito seusai rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).
Fokus pada Pertanian Adaptif Iklim
Skema pemulihan yang disusun tidak hanya mengembalikan fungsi lahan, tetapi juga mendorong transformasi sistem pertanian. Pemerintah menargetkan produksi pangan yang layak secara ekologis, pengembangan kawasan sesuai karakteristik lahan, serta diversifikasi komoditas pangan.
Sistem produksi yang adaptif terhadap perubahan iklim menjadi salah satu prioritas. Langkah ini dinilai penting mengingat bencana hidrometeorologi diprediksi akan semakin sering terjadi.
Selain aspek produksi, Renduk juga berorientasi pada nilai tambah hasil pertanian, penguatan koperasi, serta akses pasar yang inklusif bagi petani di tiga provinsi terdampak.
