KALIMANTAN TIMUR — OpenAI menyatakan kepatuhannya terhadap perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang mewajibkan pengawasan pemerintah terhadap model AI canggih demi keamanan publik. Perusahaan akan mengizinkan regulator menguji kemampuan model sebelum dirilis secara luas.
Perintah eksekutif itu sempat tertunda dan dilunakkan setelah tekanan dari industri teknologi. Trump sendiri mengaku "tidak menyukai aspek tertentu" dari draf awal. Versi final memangkas masa review dari 90 hari menjadi 30 hari, dan hanya meminta—bukan mewajibkan—partisipasi perusahaan dalam proses benchmarking.
"Sudah sepantasnya pemerintah demokratis memainkan peran besar dalam bagaimana teknologi ini digunakan dan diterapkan," ujar George Osborne, kepala divisi negara-negara di OpenAI, kepada CNBC. Ia menambahkan, "Kami menyarankan pemerintah membentuk badan regulator yang kuat, namun dengan fleksibilitas tinggi dalam operasional ke depannya."
Tokoh industri seperti David Sacks dan Elon Musk sebelumnya memperingatkan bahwa rancangan awal dapat menimbulkan efek menghambat (chilling effect) terhadap inovasi AI. Setelah perombakan, aturan baru ini dianggap lebih akomodatif bagi pengembang teknologi.
