SANGATTA — Pemkab Kutim tidak ingin program Makan Bergizi Gratis hanya berhenti pada urusan gizi siswa. Melalui Dinas Koperasi dan UMKM, pemerintah daerah mulai memetakan siapa saja pelaku UMKM yang siap menjadi pemasok bahan baku untuk 100 dapur MBG yang tersebar di seluruh kecamatan.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kutim, Marhadin, mengatakan hasil pemetaan itu nantinya akan disinergikan dengan Asosiasi Pengusaha dan Pelaku Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap dapur.
“Hasil pemetaan ini akan dibangun sinerginya dengan pihak APPMBGI, SPPG dan mitra di masing-masing dapur MBG,” ujar Marhadin.
Stok Bahan Baku dari Petani dan Peternak Lokal
Pemetaan ini menjadi kunci agar program MBG tidak menjadi beban logistik yang bergantung pada pasokan dari luar Kutim. Marhadin menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap dapur MBG bisa mendapatkan sayur, beras, telur, dan protein hewani dari petani serta peternak di kecamatan setempat.
“Kami akan mendorong petani, peternak dan UMKM untuk lebih produktif untuk menyambut MBG di desa-desa operasional,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kutim, Akbar Tanjung, menambahkan.
Mengapa Stabilitas Harga Bahan Pokok Jadi Perhatian
Ketika permintaan bahan baku melonjak drastis karena operasional dapur MBG, risiko inflasi di tingkat kecamatan menjadi nyata. Akbar Tanjung mengingatkan bahwa kenaikan harga bahan pokok justru bisa merugikan warga yang tidak menerima manfaat langsung dari program ini.
“Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan dan UMKM menjadi langkah strategis agar program MBG tidak memicu inflasi bahan pokok di tingkat kecamatan,” ujarnya.
100 Dapur MBG di 18 Kecamatan: Peluang Besar bagi UMKM
Ketua APPMBGI Kutim, Habibi, menegaskan bahwa program ini wajib berhasil dengan melibatkan seluruh pelaku UMKM di 18 kecamatan. Ia menyebut skema ini bukan sekadar program pemberian makanan gratis, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi desa.
“Program Makan Bergizi Gratis wajib sukses di Kutai Timur dengan melibatkan seluruh pelaku UMKM yang tersebar di 18 kecamatan. Program ini bukan hanya untuk gizi siswa, tapi juga untuk pemberdayaan petani, peternak dan UMKM yang ada di Kutai Timur,” kata Habibi.
Dinas Koperasi dan UMKM Kutim kini tengah menyusun basis data pelaku usaha yang siap bermitra. Sinkronisasi antara hasil pemetaan dengan kebutuhan masing-masing dapur MBG dijadwalkan rampung sebelum seluruh dapur beroperasi penuh di desa-desa.
