KALIMANTAN TIMUR — Anggota DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti langsung persoalan ini dalam Sosialisasi Juknis dan Konsultasi Publik SPMB jenjang PAUD, SD, dan SMP yang digelar di Arutalla Ballroom Bapperida Kota Samarinda, Senin (25/5/2026). Menurutnya, ada kontradiksi mendasar antara regulasi pusat dan realitas di lapangan.
Aturan Baru Kemendagri: Usia 7 Tahun Tak Lagi Wajib
Aturan terbaru dari Kemendagri menyebutkan bahwa anak tidak lagi diwajibkan berusia tujuh tahun untuk masuk SD. Calon peserta didik juga tidak diwajibkan memiliki kemampuan calistung atau latar belakang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
Di sisi lain, kurikulum kelas 1 SD saat ini justru menuntut anak mampu memahami materi berbentuk cerita. “Bagaimana anak-anak yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung harus mengikuti pelajaran? Guru juga akan kesulitan jika harus mendampingi banyak murid dengan kemampuan dasar yang berbeda-beda,” ujar Sri Puji dalam forum tersebut.
TK Dilarang, SD Menuntut: Celah Kebijakan yang Membingungkan
Kondisi ini diperparah dengan larangan bagi TK untuk memberikan pembelajaran calistung secara penuh. Alhasil, anak-anak masuk SD tanpa bekal dasar yang memadai, sementara kurikulum kelas awal langsung melompat ke materi yang kompleks. “Seakan-akan dipaksakan karena sistemnya yang tidak sinkron. Orang tua jadi bingung, anak juga bingung,” tegasnya.
Ia menilai persoalan ini muncul karena kebijakan pusat belum selaras dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah dasar. Sri Puji meminta pemerintah pusat segera melakukan penyesuaian kurikulum beserta buku pembelajaran agar lebih sesuai dengan kemampuan siswa kelas awal.
Les Privat Jadi Solusi Paksa Orang Tua
Dampak paling nyata, menurut Sri Puji, justru dirasakan oleh orang tua. Meski sekolah dasar negeri tidak memungut biaya, banyak orang tua akhirnya memilih memasukkan anak ke tempat les demi mengejar kemampuan calistung sebelum masuk SD. “Ini ironi. Aturan dibuat untuk meringankan, tapi kenyataannya malah memberatkan secara finansial dan psikologis,” katanya.
Ia menegaskan bahwa usia bukan satu-satunya indikator kesiapan anak masuk SD. Setiap anak memiliki tingkat kematangan emosional dan intelektual yang berbeda. Oleh karena itu, ia mendorong adanya asesmen atau rekomendasi khusus sebelum anak diterima di sekolah dasar, bukan sekadar aturan yang saling bertentangan.
