SAMARINDA — Enam fraksi di DPRD Kalimantan Timur disebut telah menyatakan dukungan agar usulan hak angket dibawa ke rapat paripurna. Fraksi yang mendukung antara lain Gerindra, PKB, PDI Perjuangan, PAN-NasDem, Demokrat-PPP, dan PKS, sementara Fraksi Golkar dilaporkan masih menolak.
Meski mendapat dukungan mayoritas, Aliansi Rakyat Kaltim menilai tahapan paling krusial justru baru akan dimulai. Massa menyoroti pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus) dan sidang paripurna sebagai momen penentu apakah hak angket benar-benar direalisasikan atau sekadar janji politik.
Aksi Sebelumnya: Massa Panjat Pagar Berduri Demi Didengar
Humas aksi Aliansi Rakyat Kaltim, Bella Monica, mengungkapkan bahwa perjuangan massa dalam aksi sebelumnya berlangsung penuh tekanan. Ia menyebut demonstran harus menghadapi pengamanan ketat hingga memanjat pagar berduri demi menyampaikan tuntutan mereka ke gedung DPRD.
“Walaupun panjang kali lebar kami dipersulit. Pagar berduri harus dipanjat, harus mutar ke belakang, lempar sana-sini. Tapi alhamdulillah mereka berjanji hak angket akan disuarakan di paripurna,” ujar Bella, Selasa (12/5/2026).
Kritik Anggaran Pemprov Kaltim Jadi Pemicu
Desakan pengguliran hak angket bermula dari kritik publik terhadap sejumlah kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud. Massa menuntut audit terbuka terhadap program yang dinilai tidak sejalan dengan efisiensi anggaran.
Beberapa isu yang disorot antara lain dugaan pemborosan anggaran renovasi rumah dinas dan fasilitas mewah senilai Rp25 miliar, serta dugaan praktik KKN di lingkungan Pemprov Kaltim. Massa juga mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Konflik Kepentingan di Pucuk Pimpinan DPRD
Dinamika politik di DPRD Kaltim disebut semakin memanas menjelang paripurna. Publik menyoroti posisi Ketua DPRD Kaltim yang memiliki hubungan keluarga dengan gubernur, sehingga memunculkan dugaan konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
Bella menegaskan bahwa persoalan ini kini bukan sekadar urusan politik parlemen, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Menurutnya, masyarakat tidak ingin hak angket hanya dijadikan alat kompromi politik atau sekadar janji untuk meredam demonstrasi.
“Langkah berikutnya memastikan janji wakil rakyat ini bukan cuma omon-omon atau upaya meredam massa aksi,” tegasnya.
Ancaman Aksi Massa Lebih Besar
Aliansi Rakyat Kaltim memberi sinyal akan kembali turun ke jalan dengan jumlah lebih besar apabila hak angket gagal dilanjutkan. Bella menyebut bahwa kepercayaan publik sedang diuji dan DPRD harus membuktikan diri benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Ini soal kepercayaan publik. Rakyat sedang melihat apakah DPRD benar-benar berdiri untuk rakyat atau justru membiarkan suara masyarakat diabaikan. Kalau aspirasi tidak didengar, kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar,” tutup Bella.
