TANJUNG REDEB — Wakil Bupati Berau Gamalis meminta seluruh pihak tidak berhenti pada saling menyalahkan dalam menyikapi kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, penyelesaian harus menghasilkan langkah konkret yang bisa langsung dirasakan warga.
“Keresahan ini adalah keresahan kita semua,” kata Gamalis saat mediasi persoalan BBM, Senin (7/9/2026).
Ia menekankan bahwa BBM merupakan kebutuhan vital yang berkaitan langsung dengan aktivitas harian warga, mulai dari bekerja, transportasi, hingga kebutuhan keluarga. Ketika pasokan sulit diperoleh, seluruh sektor ikut terdampak.
Gamalis menilai persoalan ini tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya stok di SPBU. Pemerintah perlu memastikan BBM yang tersedia benar-benar didistribusikan secara tepat dan diterima masyarakat sesuai peruntukannya.
Karena itu, ia meminta pengawasan di lapangan diperkuat. Masyarakat juga didorong untuk melaporkan jika menemukan pembelian BBM dalam jumlah tidak wajar atau indikasi penyalahgunaan.
“Kalau menemukan sesuatu di lapangan, melihat saudara-saudara kita melakukan pembelian di luar batas normal, laporkan,” tegasnya.
Upaya mencari titik persoalan dilakukan melalui koordinasi bersama Pertamina, pengelola SPBU, DPRD, dan instansi terkait. Sebelumnya, DPRD Berau telah memanggil pengelola SPBU bersama Pertamina untuk membahas kondisi pasokan dan distribusi BBM di daerah tersebut.
Gamalis menegaskan penyelesaian persoalan ini harus ditempuh melalui komunikasi yang benar dan koordinasi antarlembaga.
“Penyelesaian persoalan ini melalui komunikasi yang benar, koordinasi dan tentu saja langkah-langkah konkret,” ujarnya.
Wakil bupati berharap kelangkaan yang terjadi saat ini menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM di Berau ke depan. Ia ingin pertemuan yang digelar menghasilkan keputusan nyata, bukan sekadar diskusi tanpa tindak lanjut.
“Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membuahkan keputusan untuk menghasilkan sebuah langkah konkret,” katanya.
Pemkab Berau berkomitmen terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pasokan BBM kembali normal dan keresahan masyarakat tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar.