BALIKPAPAN — Langkah Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Lingkungan (AISMOLI) membawa dugaan penguasaan bisnis jasa pandu kapal di Teluk Balikpapan ke ranah hukum mendapat perhatian publik. Organisasi masyarakat sipil itu resmi mengadukan dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan yang dinilai terafiliasi dengan keluarga orang nomor satu di Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
Persoalan ini bukan sekadar soal persaingan usaha. AISMOLI menilai praktik tersebut berpotensi memicu konflik kepentingan dan merugikan pendapatan daerah. Laporan tersebut kini tengah menjalani proses verifikasi di KPK.
Ketua AISMOLI, Ahmad Zainuddin, mengatakan pihaknya telah melengkapi laporan dengan sejumlah dokumen pendukung. Materi tersebut mencakup data struktur kepemilikan perusahaan serta pola operasional jasa pemanduan kapal di perairan Teluk Balikpapan.
"Kami menyampaikan laporan ini karena ada indikasi kuat penguasaan usaha oleh keluarga pejabat. Ini jelas melanggar aturan dan mencederai iklim investasi di Balikpapan," ujar Ahmad saat ditemui di Sekretariat AISMOLI, Senin lalu.
Ia menambahkan, dugaan keterkaitan ini sudah menjadi pembicaraan di kalangan pelaku usaha pelayaran. Namun, tidak banyak yang berani bersuara karena khawatir mendapat tekanan.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan AISMOLI, terdapat setidaknya tiga perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepanduan kapal di Teluk Balikpapan. Perusahaan-perusahaan itu diduga memiliki keterkaitan dengan keluarga Wali Kota Rahmad Mas'ud.
Usaha jasa pandu kapal merupakan sektor strategis yang mengatur keluar masuknya kapal dagang di perairan pelabuhan. Nilai ekonominya mencapai ratusan juta rupiah per bulan, menjadikannya lahan bisnis yang menggiurkan.
Maraknya kapal pengangkut batu bara dan komoditas lain yang singgah di Teluk Balikpapan membuat posisi badan usaha ini sangat vital. Setiap kapal wajib menggunakan jasa pandu saat hendak bersandar maupun berlayar meninggalkan pelabuhan.
Jika dugaan ini terbukti, negara berpotensi kehilangan pendapatan yang cukup signifikan. Pasalnya, skema penunjukan perusahaan yang tidak transparan kerap diikuti dengan kesepakatan harga di atas ketentuan.
Ahmad menambahkan, praktik semacam ini juga menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah di sektor maritim. "Banyak pengusaha lokal yang sebenarnya mampu menyediakan layanan ini, tapi tidak mendapatkan akses karena pasar sudah dikuasai kelompok tertentu," jelasnya.
Iklim investasi di Balikpapan yang selama ini dikenal kondusif pun ikut terusik. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdekatan dengan Balikpapan seharusnya menjadi momentum untuk membenahi tata kelola usaha di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Balikpapan belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan juga belum dapat dimintai konfirmasi.
KPK sendiri telah menerima berkas laporan dan akan melakukan kajian lebih mendalam. Jika ditemukan cukup bukti, kasus ini berpotensi ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Sebelumnya, Rahmad Mas'ud juga sempat menjadi sorotan publik terkait dugaan keterlibatan dalam persoalan administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh yang bersangkutan.