BONTANG — Persoalan kelangkaan BBM di Kota Bontang memantik pertanyaan serius dari DPRD setempat. Anggota Komisi B, Winardi, meminta Pertamina menjelaskan secara terbuka mekanisme pencatatan stok hingga waktu pembongkaran pasokan di setiap SPBU, bukan sekadar menambah kuota harian.
Menurut Winardi, waktu kedatangan truk pengangkut BBM menjadi titik krusial yang selama ini luput dari pengawasan. Jika pasokan tiba pukul 15.00 Wita, proses bongkar muat memakan waktu sekitar 30 menit, sehingga penjualan baru bisa dimulai pukul 16.00 Wita.
"Berarti biasanya langsung dijual saja sampai pukul 23.00 Wita. Efektifnya hanya tujuh jam penjualan. Apa 8 ton dalam sehari langsung habis?" tegasnya, Jumat (28/8/2026).
Winardi mempertanyakan apakah pasokan sebanyak 8 ton per hari benar-benar ludes dalam rentang waktu tersebut. Ia menilai jika BBM tidak habis terjual, seharusnya masih ada stok yang tersimpan dan bisa dijual keesokan paginya saat SPBU mulai beroperasi pukul 08.00 Wita.
Logikanya, ada jeda sekitar lima jam dari pembukaan SPBU hingga truk pengisi berikutnya tiba. "Kalau pun tidak habis, pasti ada barang yang bermalam dan pastinya bakal dijual besok paginya lagi. Maunya hal seperti ini diperjelas terkait distribusinya," ujarnya.
Dewan menyayangkan ketidakhadiran manajer Pertamina dalam agenda rapat yang telah dijadwalkan berkali-kali sejak 2025. Padahal, penelusuran alur distribusi tidak bisa dilakukan sepihak tanpa data resmi dari badan usaha milik negara tersebut.
"Rapat tapi manager Pertaminanya tidak datang, padahal sudah diundang berapa kali sejak 2025 lalu sampai sekarang," keluh Winardi.
Ia menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan akar masalah sebelum seluruh rantai pasok diperiksa, termasuk sistem tapping atau pencatatan digital di setiap SPBU. "Menurut saya ini banyak penyebabnya. Kita buka-bukaan aja sekalian disini, jangan sampai ada permainan, ini barang subsidi," tegasnya.
Sorotan ini merupakan imbas langsung dari panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kota Bontang dalam beberapa pekan terakhir. Banyak pengendara mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM, bahkan kelangkaan turut dirasakan hingga tingkat pengecer.
DPRD mendorong pihak terkait, termasuk Pertamina dan pengelola SPBU, untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai pola pasokan, waktu bongkar, volume BBM yang diterima, hingga stok yang tersisa setiap harinya. Langkah ini dinilai penting agar persoalan distribusi tidak terus berulang dan masyarakat mendapatkan kepastian ketersediaan BBM.