JAKARTA — Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS) tidak ingin berhenti pada seremoni penandatanganan kerja sama. Direktur Utama BKS, Nidya Listyono, memastikan pihaknya segera menindaklanjuti nota kesepahaman dengan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) menjadi bentuk usaha riil yang bisa menambah pundi-pundi kas daerah.
Nidya menyebut, ruang kolaborasi antara Pemprov Kaltim dan PKT sudah terbuka lebar. Kini tinggal bagaimana BKS sebagai badan usaha milik daerah bisa memetakan sektor mana yang paling cepat dieksekusi dan menguntungkan.
"Pemerintah Provinsi Kaltim sudah bekerja sama dengan PKT dan insyaAllah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan action untuk beberapa kerja sama yang mungkin kita bisa jajaki dan laksanakan," ujar Nidya, Senin (24/8/2026).
Kerja sama ini merupakan bagian dari strategi BKS untuk tidak lagi bergantung pada lini usaha yang sudah berjalan. Perusahaan pelat merah itu ingin menjadikan kemitraan dengan BUMN sebagai batu loncatan pertumbuhan bisnis baru.
Keuntungan dari ekspansi ini pada akhirnya diharapkan bisa memperbesar kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kaltim. Semakin banyak sektor yang digarap, semakin besar pula potensi setoran ke kas pemprov.
Penandatanganan MoU di Jakarta itu turut dihadiri Direktur Utama PKT Rafli Yandra dan Komisaris H. Azis Samual. Dari kubu BKS, Nidya Listyono hadir mewakili perusahaan.
Nidya tidak hanya berbicara untuk perusahaannya sendiri. Sebagai Ketua Forum Komunikasi BUMD Kaltim, ia mendorong seluruh badan usaha milik daerah di provinsi ini untuk aktif memburu peluang kemitraan, baik dengan BUMN maupun swasta.
Menurutnya, BUMD tidak boleh pasif menunggu arahan. Mereka harus bergerak mencari celah pasar dan membangun jaringan yang bisa mendatangkan pendapatan.
"Saya selaku Ketua Forum BUMD Kaltim akan mendorong semua BUMD untuk bisa membuka kerja sama dan bisa berbisnis untuk mendapatkan PAD untuk Kaltim," pungkasnya.
Nidya mengapresiasi sikap Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang terus membuka akses bagi BUMD untuk berkolaborasi dengan perusahaan besar. Dukungan politik dan administratif dari orang nomor satu di Kaltim ini dinilai menjadi modal penting bagi BUMD untuk meyakinkan calon mitra bisnis.
Pemprov Kaltim memastikan dukungan terhadap berbagai bentuk kemitraan antara BUMD, PKT, dan perusahaan lainnya. Pemerintah berharap kolaborasi tersebut mampu menciptakan kegiatan usaha yang saling menguntungkan dan berdampak langsung pada peningkatan PAD.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan berkelanjutan, tidak berhenti pada satu proyek saja. Dengan begitu, posisi BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus instrumen fiskal pemerintah semakin kuat.