SAMARINDA — Pemprov Kaltim tidak hanya merespons, tetapi langsung bergerak menyiapkan instrumen pendanaan bagi akademisi yang ingin melanjutkan studi ke jenjang doktor maupun mengajukan proposal riset. Langkah ini dikonfirmasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim sebagai respons atas masukan dari forum-forum ilmiah di lingkungan universitas negeri dan swasta di provinsi tersebut.
Beasiswa doktor direncanakan mencakup biaya pendidikan penuh selama masa studi, termasuk tunjangan hidup dan dana penelitian disertasi. Sementara itu, pendanaan riset nasional akan difokuskan pada bidang-bidang yang masuk dalam peta jalan pembangunan daerah, seperti energi terbarukan, pengelolaan lingkungan, dan teknologi pangan.
Pemprov belum merilis angka pasti pagu anggaran untuk program ini. Namun, dari sumber internal, alokasi dini diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah yang akan diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 maupun APBD murni 2026.
Desakan dari akademisi sebenarnya sudah bergulir sejak awal tahun. Mereka menilai, selama ini riset-riset lokal kerap mandek karena minimnya dana lanjutan dan tidak adanya jaminan pendanaan jangka panjang. Dengan hadirnya IKN di Penajam Paser Utara, kebutuhan akan riset terapan dan SDM doktoral di Kaltim semakin mendesak.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim menyebut bahwa program ini adalah bentuk keberpihakan terhadap ekosistem riset. “Kami tidak ingin peneliti dan dosen kita hanya jadi penonton di tengah geliat pembangunan IKN. Mereka harus jadi motor penggerak,” ujarnya dalam sebuah rapat koordinasi pekan lalu.
Seleksi calon penerima beasiswa akan menggunakan sistem ganda: verifikasi administrasi oleh tim independen dan presentasi proposal riset di hadapan dewan pakar dari perguruan tinggi mitra. Pemprov menargetkan tahap pertama pendaftaran bisa dibuka pada awal 2026.
Untuk pendanaan riset, skema yang disiapkan bersifat kompetitif. Setiap proposal akan dinilai berdasarkan relevansi dengan isu strategis daerah, potensi hilirisasi, dan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat Kaltim.
Rektor Universitas Mulawarman menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, selama ini banyak dosen yang menunda studi lanjut karena faktor biaya dan ketidakpastian pendanaan riset. “Ini sinyal positif bahwa pemerintah daerah mulai serius membangun budaya riset,” katanya.
Beberapa akademisi dari Universitas Kutai Kartanegara dan Politeknik Pertanian Samarinda juga menyatakan kesiapan untuk mengajukan proposal di bidang agribisnis dan ketahanan pangan, dua sektor yang dinilai krusial bagi Kaltim pasca-pemindahan ibu kota.